JAKARTA (kabarpublik.id) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai wajar jika Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Arifki, evaluasi diperlukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden adalah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet terhadap menteri yang dinilai belum optimal menjalankan tugas.
“Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif. Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi,” kata Arifki, Selasa (1/9/26).
Ia mengatakan hasil survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat menjadi salah satu bahan evaluasi. Meski demikian, survei tidak seharusnya menjadi satu-satunya indikator untuk menentukan kinerja seorang menteri.
“Rapor menteri bukan hanya angka survei. Namun, survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah,” ujarnya.
Arifki menilai dinamika politik dan tuntutan masyarakat berkembang cepat. Karena itu, Presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya menjadi representasi partai politik koalisi, tetapi juga memiliki kompetensi, kemampuan komunikasi, dan kapasitas eksekusi.
“Menteri hari ini tidak cukup hanya pintar di belakang meja. Menteri harus mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya,” katanya.
Menurut dia, kinerja menteri memiliki dampak langsung terhadap citra Presiden. Keberhasilan menteri dalam menjalankan program pemerintah akan memperkuat kinerja pemerintahan Prabowo. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan program dapat menjadi beban politik bagi Presiden.
“Poin menteri masuk ke Prabowo, tetapi beban menteri juga kembali ke Prabowo. Karena itu, Presiden membutuhkan figur yang memahami visi, prioritas, dan ritme pemerintahannya,” ujar Arifki.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan pemerintahan Prabowo dinilai sudah cukup jelas. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh menteri mampu menerjemahkan agenda tersebut menjadi kebijakan yang konsisten dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Programnya bisa bagus, tetapi kalau eksekutornya tidak mampu menerjemahkan, program itu akan kehilangan tenaga,” katanya.
Arifki menyebut reshuffle dapat menjadi kesempatan bagi Presiden untuk memperkuat kabinet, terutama jika masih terdapat menteri yang dinilai belum mampu mengikuti kecepatan dan arah pemerintahan.
“Kalau setelah dua tahun masih ada yang belum memahami arah Presiden, pertanyaannya sederhana: kita terus memberi waktu untuk belajar atau mencari pemain yang sejak awal sudah siap bermain?” ujarnya.
Ia mengingatkan agar reshuffle tidak hanya dipandang sebagai pergantian posisi karena kepentingan politik. Menurutnya, Presiden perlu mempertimbangkan rekam kinerja, kompetensi, integritas, kemampuan komunikasi, serta tingkat penerimaan publik dalam memilih menteri.
“Reshuffle jangan hanya bongkar-pasang kursi. Reshuffle harus menjadi upgrade kabinet,” tegasnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Arifki menilai Presiden membutuhkan kabinet yang lebih solid, cepat dalam bekerja, dan mampu menjaga kepercayaan publik.
“Tahun pertama membangun tim, tahun kedua melihat siapa yang benar-benar bekerja, dan tahun ketiga harus menghasilkan. Presiden tidak sekadar membutuhkan orang untuk mengisi kursi, tetapi pemain yang mampu membantu memenangkan pertandingan,” pungkas Arifki.
