JAKARTA (kabarpublik.id) – Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sujahri Somar mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia melalui keadilan sosial, perlindungan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
Ajakan tersebut disampaikan Sujahri saat menghadiri forum Obrolan Teras 13 yang membahas tema “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka”.
Dalam forum itu, Sujahri menyoroti dua persoalan yang dinilainya perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni kesiapan menghadapi bencana dan potensi disintegrasi bangsa.
Ia mengatakan, kedua persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan negara memberikan perlindungan, keadilan, dan rasa aman kepada masyarakat.
Sujahri mencontohkan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah. Menurut dia, kebijakan penanggulangan bencana harus lebih mengedepankan mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan hanya bertindak setelah bencana terjadi.
“Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus hadir sebelum bencana itu datang melalui mitigasi yang kuat, kesiapan yang matang, dan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta ruang hidupnya,” kata Sujahri.
Di sisi lain, Sujahri mengapresiasi rencana pemerintah meningkatkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi Rp1,003 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat mitigasi bencana, kesiapsiagaan daerah, perlindungan lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan anggaran BNPB hingga menembus angka Rp1,003 triliun pada RAPBN 2027. Ini adalah komitmen nyata yang memang kita tunggu agar penguatan mitigasi, kesiapsiagaan di daerah, perlindungan lingkungan, serta sarana tanggap bencana dapat berjalan secara optimal dan merata,” ujarnya.
Selain persoalan bencana, Sujahri mengingatkan pemerintah agar mencermati berbagai dinamika sosial dan politik di sejumlah wilayah, termasuk Maluku, Papua, Aceh, dan Kalimantan.
Ia menilai persoalan ketimpangan, rasa ketidakadilan, serta kurangnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dapat menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik dan mengganggu persatuan nasional.
“Persoalan disintegrasi tidak muncul dari ruang hampa. Ketika masyarakat merasa jauh dari keadilan, ketika pembangunan tidak dirasakan secara merata, dan ketika suara rakyat tidak didengar, maka di situlah negara harus hadir untuk melakukan koreksi,” katanya.
Sujahri menegaskan bahwa menjaga keutuhan Indonesia tidak cukup hanya melalui seruan persatuan. Menurutnya, persatuan harus dibangun dengan memastikan keadilan sosial dan kehadiran negara dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
Karena itu, ia mendorong semangat Jaga Indonesia menjadi agenda bersama dan tidak berhenti sebagai slogan.
“Jaga Indonesia bukan hanya menjaga batas wilayah dan keutuhan teritorial, tetapi juga menjaga rasa keadilan, menjaga kepercayaan rakyat, dan memastikan tidak ada daerah maupun kelompok masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh negara. Kalau itu kita jaga, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kuat,” ujar Sujahri.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan apa yang disebutnya sebagai “belanja masalah”, yakni turun langsung ke berbagai daerah untuk mendengar persoalan masyarakat dan menyelesaikannya melalui kebijakan yang tepat dan berkeadilan.
“Jangan hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Datangi rakyat di Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan, NTT, dan seluruh daerah lainnya. Dengarkan persoalan mereka dan jawab dengan kebijakan yang berkeadilan,” katanya.
Sujahri mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga Indonesia dengan memperkuat perlindungan terhadap warga, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat maupun daerah yang merasa ditinggalkan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kekecewaan sosial yang berpotensi mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa.
Sementara itu, Penanggung Jawab Obrolan Teras 13 Sudi Simarmata mengatakan forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk mengevaluasi berbagai persoalan sekaligus mendorong lahirnya gagasan konstruktif bagi bangsa.
Ia menilai penguatan mitigasi bencana, keadilan sosial, dan dialog antardaerah merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan serta menghadapi berbagai tantangan Indonesia ke depan.
