JAKARTA (kabarpublik.id) – Penebusan pupuk bersubsidi tahun 2026 langsung berjalan sejak awal tahun. Hingga pukul 00.16 WIB, tercatat 147 transaksi penebusan pupuk subsidi oleh petani di berbagai daerah.
Rinciannya, 74 transaksi dilakukan melalui sistem iPubers menggunakan KTP, sementara 73 transaksi menggunakan Kartu Tani. Capaian ini menunjukkan kesiapan sistem penyaluran pupuk subsidi sejak hari pertama tahun anggaran.
Salah satu transaksi dilakukan oleh Salim, anggota Kelompok Tani Timbul Jaya, Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data iPubers, Salim menebus pupuk urea sebanyak 800 kilogram atau setara 16 sak di kios resmi UD Tunggul Makmur pada pukul 00.01.36 WIB.
Salim mengaku bersyukur dapat menebus pupuk subsidi tepat di awal tahun dan mengapresiasi kelancaran proses penyaluran.
“Saya coba menebus pupuk karena kios masih buka dan ternyata sudah bisa. Alhamdulillah sangat membantu. Terima kasih Presiden Prabowo, pupuk lancar,” ujar Salim, Kamis (1/1/26).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alamsyah, menegaskan bahwa penebusan pupuk subsidi berjalan sesuai ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah. Hal ini sekaligus menandakan kesiapan sistem distribusi di lapangan.
“Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi diturunkan 20 persen untuk melindungi daya beli petani. Transaksi yang sudah tercatat sejak pukul 00.00 WIB membuktikan sistem iPubers dan Kartu Tani siap digunakan,” kata Andi.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, ketersediaan pupuk subsidi sejak hari pertama tahun anggaran merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
“Kami memastikan pupuk subsidi tersedia, tepat waktu, dan mudah diakses petani sejak awal tahun. Ini langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas produksi dan mempercepat swasembada pangan,” tegas Amran.
Kementerian Pertanian memastikan kelancaran penebusan pupuk subsidi sejak awal tahun, kepastian harga sesuai HET, serta kemudahan akses bagi petani menjadi bagian dari penguatan tata kelola sarana produksi pertanian guna menopang stabilitas sektor pertanian dan agenda swasembada pangan nasional.
