KOTAMOBAGU (kabarpublik.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Sulawesi Utara, mulai menyiapkan sistem baru pengelolaan sampah berbasis kecamatan. Program ini dirancang untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) melalui pengolahan langsung di tingkat desa dan kelurahan.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, di ruang kerja Wakil Wali Kota, Senin (9/11/2026). Rapat diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, lurah, dan sangadi (kepala desa).
Turut hadir Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudi Mokodongan, serta Kepala Dinas PMD Chelsie Paputungan.
Dalam rapat tersebut, Weny Gaib mendorong perubahan pola penanganan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik serta penguatan fasilitas pengolahan di masing-masing kecamatan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyusun skema pengelolaan sampah yang memungkinkan setiap kecamatan menangani sampah dari wilayahnya sendiri sebelum residunya dikirim ke TPA.
“Rakor ini membahas rencana pengelolaan sampah. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kurang lebih Rp8 miliar,” kata Erwin seusai rapat.
Ia mengatakan, rencana tersebut masih membutuhkan kajian teknis sebelum diterapkan. Kajian mencakup kebutuhan peralatan, pemilihan teknologi pengolahan, serta penentuan lokasi fasilitas.
Penentuan lokasi menjadi salah satu perhatian penting. Pemerintah harus memastikan fasilitas pengolahan memiliki jarak yang memadai dari kawasan permukiman agar kegiatan operasional tidak mengganggu masyarakat.
DLH juga berencana melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program tersebut. Keterlibatan BUMDes diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sampah sejak dari sumbernya sekaligus meningkatkan peran pemerintah desa dan kelurahan.
Berdasarkan data timbulan sampah, empat kecamatan di Kotamobagu menghasilkan sekitar 60,88 ton sampah setiap hari. Jumlah tersebut setara dengan 1.826,34 ton per bulan dan 16.437,06 ton per tahun.
Kotamobagu Barat menjadi wilayah dengan produksi sampah tertinggi, yakni 20,14 ton per hari. Berikutnya Kotamobagu Selatan sebanyak 16,80 ton, Kotamobagu Timur 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara 8,68 ton per hari.
Erwin menilai tingginya timbulan sampah tersebut membutuhkan penanganan jangka panjang. Terlebih, kapasitas dan kondisi TPA semakin terbatas sehingga pemerintah perlu mengembangkan sistem yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, rencana pengelolaan sampah ini juga mulai menarik minat investor. Peluang tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi penggunaan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan produktif.
Pemkot Kotamobagu kini mematangkan sejumlah aspek sebelum program dijalankan, mulai dari kebutuhan anggaran, kesiapan lahan, teknologi pengolahan, hingga pola kerja sama dengan BUMDes.
Melalui sistem pengolahan sampah berbasis kecamatan, Pemkot Kotamobagu berharap volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang. Program ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
