JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah Indonesia mencatat afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh Moody’s Investors Service, mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dan kekuatan fundamental struktural di tengah dinamika ekonomi global.
Afirmasi peringkat tersebut didasarkan pada sejumlah faktor utama, antara lain kekuatan endowment sumber daya alam, struktur demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten. Penilaian Moody’s juga mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka menengah.
Kinerja fundamental ekonomi Indonesia hingga akhir 2025 dinilai tetap solid. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39 persen pada kuartal IV 2025, yang menjadi capaian tertinggi sejak pandemi Covid-19, serta pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,11 persen. Dari sisi fiskal, defisit APBN tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB, dengan rasio utang Pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.
Menanggapi penilaian tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan Pemerintah optimistis berbagai kebijakan dan penguatan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang dijalankan mampu menjawab perhatian lembaga pemeringkat.
“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” ujarnya.
Untuk mendorong investasi berkelanjutan, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara. Implementasi kebijakan tersebut diperkuat dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI.
Dalam skema pembiayaan nasional, program prioritas tetap dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung Danantara. Pemisahan peran ini dinilai mampu menjaga disiplin fiskal, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif tanpa menambah beban anggaran negara.
Komitmen fiskal Pemerintah tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen, serta target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen, yang tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen.
Salah satu program prioritas yang dibiayai melalui optimalisasi APBN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diposisikan sebagai investasi strategis dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Hingga kini, program tersebut telah didukung oleh 22.091 dapur komunitas, menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja.
Di sektor pasar modal, reformasi struktural juga terus dipercepat melalui koordinasi antara Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15 persen, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir, percepatan demutualisasi bursa, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Draf regulasi terkait dijadwalkan terbit pada Maret 2026.
Ke depan, Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas kebijakan melalui konsistensi fiskal, transparansi tata kelola Danantara, reformasi pasar modal, serta penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga.
“Seperti yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi kunci agar Danantara dan perbankan nasional dapat memberikan kejelasan arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia kepada lembaga pemeringkat internasional,” pungkas Haryo.
