JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pendekatan padat karya menjadi strategi utama pemerintah dalam merehabilitasi sektor pertanian pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skema ini memungkinkan petani memulihkan lahan sekaligus memperoleh pendapatan selama masa pemulihan.
“Sawah yang rusak diperbaiki langsung oleh pemiliknya, tetapi seluruh biayanya ditanggung pemerintah pusat. Benih diberikan gratis, pengolahan tanah dan perbaikan irigasi juga dibantu. Ini perintah langsung Presiden,” ujar Mentan Amran di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1/26).
Menurutnya, konsep padat karya memastikan seluruh pemilik lahan terlibat aktif bekerja di sawah masing-masing dengan upah harian yang mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara itu, dukungan sarana produksi tetap ditanggung pemerintah pusat.
Di Aceh, sekitar 10.000 hektare sawah direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar harian. Pemerintah menargetkan rehabilitasi lahan rusak ringan hingga sedang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung maksimal dalam tiga bulan.
Untuk mempercepat proses, Kementerian Pertanian juga memanfaatkan teknologi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, jaringan irigasi diperbaiki secara intensif, dan lahan yang tertimbun lumpur dalam ditangani menggunakan teknologi drone.
Di tengah proses pemulihan, Mentan Amran memastikan ketahanan pangan nasional tetap aman. Stok beras saat ini mencapai 3,2 juta ton dan dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan tiga hingga enam bulan ke depan.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi mencapai sekitar 98 ribu hektare, dengan Aceh sekitar 32 ribu hektare. Mentan Amran optimistis pemulihan dapat berjalan cepat melalui kerja bersama dan kolaborasi.
“Semua pemilik lahan kita libatkan. Kami tidak ingin kontraktor besar masuk, tetapi padat karya agar masyarakat terdampak bisa berpendapatan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah. Komisi IV siap mendorong percepatan rehabilitasi sawah, tambak, dan perkebunan, serta mendukung tambahan anggaran bila diperlukan.
