MOSKOW (kabarpublik.id) – Menteri Dalam Negeri Luksemburg, Leon Gloden, menegaskan bahwa kawasan Schengen tidak seharusnya dijadikan alat tekanan politik setiap kali Uni Eropa menghadapi krisis migrasi.
Dalam wawancara dengan media Euractiv yang dipublikasikan pada Kamis (6/8), Gloden menyampaikan kekhawatirannya terhadap wacana sejumlah negara Uni Eropa yang ingin memberlakukan kembali pemeriksaan di perbatasan internal menyusul krisis migrasi di Ceuta, wilayah enklave Spanyol di Afrika Utara.
“Saya tidak dapat menerima jika setiap kali terjadi insiden terkait migrasi, Schengen selalu dijadikan sandera,” kata Gloden.
Menurutnya, pemeriksaan berkepanjangan di perbatasan internal berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integrasi Eropa dan prinsip kebebasan bergerak yang menjadi fondasi kawasan Schengen.
“Jika masyarakat harus terjebak kemacetan selama tiga atau empat jam akibat pemeriksaan perbatasan, mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap Eropa dan Schengen,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah negara Uni Eropa mengusulkan langkah tekanan terhadap Spanyol pascakrisis migrasi di Ceuta. Italia diketahui memperketat pemeriksaan terhadap pendatang dari Spanyol, sementara Jerman memperpanjang kontrol di beberapa perbatasan internal, termasuk dengan Luksemburg.
Gloden menilai kebijakan pembatasan di perbatasan internal bukan solusi efektif untuk merespons meningkatnya dukungan terhadap partai-partai sayap kanan di Eropa.
“Hanya membuat kebijakan untuk menekan ekstremisme sayap kanan bukan pendekatan yang tepat. Jika kebijakan itu justru mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari, publik tidak akan mendukungnya,” katanya.
Meski menolak pemeriksaan perbatasan internal yang berlebihan, Gloden mendukung penguatan pengawasan dan perlindungan di perbatasan eksternal Uni Eropa sebagai langkah yang lebih tepat dalam mengelola arus migrasi.
Perdebatan mengenai Schengen kembali mencuat setelah gelombang migran besar memasuki Ceuta pada akhir Juli 2026. Kota yang berbatasan langsung dengan Maroko itu dilaporkan menerima sekitar 72.000 migran. Sebagian besar di antaranya kemudian kembali ke Maroko, sementara puluhan orang dilaporkan meninggal dunia.
Menyusul peristiwa tersebut, sebanyak 22 negara anggota Uni Eropa yang diprakarsai Denmark dan Italia menyatakan kesiapan untuk memberlakukan kembali pemeriksaan di perbatasan internal sebagai respons terhadap kebijakan Spanyol dalam menangani krisis tersebut.
Namun, Luksemburg menjadi salah satu dari lima negara yang menolak menandatangani dokumen tersebut.
Saat ini, para migran yang berada di Ceuta tidak diberikan akses bebas menuju daratan utama Spanyol maupun negara-negara lain di kawasan Schengen. Kondisi itu membuat sejumlah negara dan pakar mempertanyakan urgensi pemberlakuan kembali kontrol perbatasan internal di Uni Eropa.
Perdebatan ini mencerminkan perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota terkait cara terbaik menangani migrasi tanpa mengorbankan prinsip kebebasan bergerak yang menjadi salah satu pilar utama Uni Eropa.
