JAKARTA (kabarpublik.id) — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa percepatan program perumahan nasional membutuhkan terobosan besar agar kebutuhan hunian rakyat dapat segera terpenuhi. Hal itu disampaikannya saat meninjau layanan perizinan perumahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Denpasar, Bali, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (24/11/2025).
Qodari mengatakan, target pembangunan perumahan nasional sangat tinggi sehingga dibutuhkan pendekatan progresif yang mampu menjawab tantangan kebutuhan hunian di seluruh wilayah.
“Target perumahan kita ini tinggi sekali karena kebutuhannya juga besar. Karena itu harus ada terobosan,” ujarnya.
Qodari menyoroti persoalan utama perumahan di perkotaan yang tidak hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga tingginya biaya hidup. Kondisi tersebut menyebabkan banyak rumah susun (rusun) tetap kosong meski sudah dibangun.
“Kadang-kadang rusun sudah dibangun tapi masih kosong. Kenapa? Karena mahal biaya hidupnya. Mulai dari IPL sampai beban perawatan, itu harus dirumuskan secara komprehensif bersama pemda agar tidak memberatkan warga,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya pengaturan tarif listrik dan air agar tidak menggunakan skema komersial. Qodari bahkan telah meminta PLN mempertimbangkan pemasangan meteran listrik individual di setiap unit rusun.
“Itu kata Pak Dirut bisa,” tegasnya.
Menurut Qodari, pembangunan perumahan nasional harus dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup sisi permintaan (demand) dan suplai (supply). Ia menilai Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan integrasi tersebut melalui pembangunan baru, renovasi, pembiayaan, hingga pemberdayaan UMKM dalam ekosistem perumahan.
“Ini pertama kalinya perumahan—baik membangun baru maupun renovasi—dikerjakan secara komprehensif, bukan hanya dari skemanya tetapi juga aktornya. Pendekatan ini bisa mengejar target besar kebutuhan perumahan nasional,” katanya.
Qodari juga mendukung usulan Menteri PKP terkait penghapusan SLIK OJK/BI Checking bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kalau yang dosanya besar saja bisa dapat amnesti, masa rakyat kecil tidak bisa? Penghapusan SLIK OJK adalah bentuk kasih sayang negara kepada rakyatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah menyelesaikan seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Denpasar pada 2026. Berdasarkan data pemkot, terdapat sekitar 100 unit RTLH yang belum tertangani.
“Kalau ada 100 unit, selesai tahun depan. Apalagi anggaran renovasi naik dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026. Kita bereskan semuanya,” tegasnya.
Maruarar juga menyebut peningkatan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan lompatan terbesar sepanjang sejarah program, berkat dukungan Presiden Prabowo dan DPR.
Baik KSP maupun Menteri PKP mengapresiasi pelayanan cepat Pemerintah Kota Denpasar yang mampu menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 15 menit. Kemudahan perizinan ini dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan di seluruh daerah.
