JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan 70 persen lulusan Pelatihan Vokasi Nasional dapat terserap ke dunia kerja. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan industri.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah tengah mendorong transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi persaingan pasar kerja.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
“Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, transformasi BPVP tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan peserta, tetapi juga pembenahan sistem pengelolaan pelatihan.
Setiap balai diharapkan berkembang menjadi pusat pelatihan berstandar tinggi, memiliki budaya belajar yang kuat, serta didukung jaringan alumni yang terintegrasi.
“Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini,” ujarnya.
Kemnaker Pantau Alumni Dua Bulan Setelah Pelatihan
Untuk mengukur efektivitas program, Kemnaker akan menerapkan sistem penelusuran alumni atau tracer study paling lambat dua bulan setelah peserta menyelesaikan pelatihan.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan lulusan, termasuk keberhasilan mereka memasuki dunia kerja.
Hasil penelusuran akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi program pelatihan vokasi.
Selain itu, Kemnaker memperkuat kerja sama dengan dunia usaha, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan badan usaha milik negara (BUMN).
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui pendekatan demand driven, yakni penyelenggaraan pelatihan berdasarkan kebutuhan nyata dunia industri.
Dengan sistem ini, keterampilan yang diperoleh peserta diharapkan lebih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan sehingga peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
BPVP Dikembangkan Jadi Pusat Inovasi
Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Kemnaker juga akan memperluas fungsi BPVP sebagai pusat pengembangan keterampilan dan inovasi.
Pengembangan tersebut mencakup penyediaan pelatihan bagi penyandang disabilitas, layanan Labor Productivity Clinics untuk industri menengah, serta pembentukan Talent & Innovation Hub.
Fasilitas ini diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas industri sekaligus membuka akses pelatihan dan kesempatan kerja yang lebih inklusif.
“Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas,” kata Yassierli.
Melalui transformasi tersebut, Kemnaker berharap BPVP tidak hanya menjadi tempat pelatihan keterampilan, tetapi juga berperan dalam mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi pencari kerja.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
