JAKARTA (kabarpublik.id) – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menciptakan lapangan kerja serta membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kuat.
Menurut Netty, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Kondisi pasar kerja juga dipengaruhi kebijakan ekonomi, industri, perdagangan, pertanian, hingga pendidikan.
Hal itu disampaikan Netty saat menanggapi pidato Presiden RI dalam penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kalau kita bicara ketenagakerjaan, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan ekosistem ketenagakerjaan ini berjalan dengan baik,” ujar Netty kepada Parlementaria.
Ia menilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menjadi penggerak utama dalam mengantisipasi dampak perkembangan ekonomi global terhadap pasar kerja nasional.
Menurut Netty, Kemenko Perekonomian perlu memetakan kondisi ekonomi global dan menghubungkannya dengan situasi domestik. Hasil pemetaan tersebut kemudian harus diterjemahkan menjadi pembagian tugas yang jelas bagi kementerian dan lembaga terkait.
“Saya yakin yang harus bekerja keras terlebih dahulu adalah Kemenko Perekonomian. Bagaimana memotret situasi global, kemudian dikaitkan dengan situasi dalam negeri, dan kemudian mampu mendistribusikan peran dan tanggung jawab kepada kementerian dan lembaga lainnya,” kata politikus Fraksi PKS tersebut.
Netty mencontohkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memiliki peran yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, ia meminta kebijakan antarsektor disusun secara terintegrasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran.
Netty juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja.
Soroti Perlindungan Pengemudi Ojol
Dalam kesempatan tersebut, Netty mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pengemudi ojek daring (ojol) yang kini menjadi salah satu pilihan pekerjaan masyarakat.
Ia menilai upaya meningkatkan porsi pendapatan pengemudi dalam skema pembagian tarif menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pekerja di sektor ekonomi digital.
“Satu hal yang menggembirakan bagi saya adalah komitmen beliau untuk memberikan sebuah relaksasi kepada driver online, ojol, yang hari ini juga banyak dipilih oleh masyarakat sebagai salah satu pilihan pekerjaan,” ujarnya.
Namun, Netty meminta kebijakan tersebut dikawal agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah sebelumnya mendorong skema pembagian tarif sebesar 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen bagi aplikator.
Menurut dia, penerapan skema tersebut perlu diawasi, termasuk dengan memastikan seluruh perusahaan aplikasi mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Netty berharap penguatan perlindungan pekerja, termasuk pengemudi ojol, dapat menjadi bagian dari pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
“Tentu saja nanti kita juga akan kaitkan dengan pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang mudah-mudahan akan semakin melindungi para pekerja,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
