JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola dan integrasi data penerima manfaat.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi’i, dalam rapat koordinasi penyelarasan data penerima MBG di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Kamis (23/4/26).
Menurutnya, Kemenag memiliki basis penerima manfaat yang besar, mencapai sekitar 15,6 juta jiwa yang terdiri dari santri dan siswa madrasah. Karena itu, akurasi dan sinkronisasi data menjadi faktor penting agar program tepat sasaran.
“Kementerian Agama 100 persen mendukung program MBG. Ini merupakan kebutuhan nyata agar peserta didik di madrasah dan pesantren mendapatkan asupan gizi yang lebih baik,” ujarnya.
Kemenag saat ini tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan kualitas dan konsistensi data, sekaligus memastikan integrasi dengan kementerian dan lembaga lain.
“Kami terus merapikan sistem data agar lebih akurat dan terintegrasi. Dengan data yang baik, intervensi program akan semakin tepat,” lanjutnya.
Wamenag juga menyoroti karakteristik pendidikan keagamaan yang unik, terutama adanya irisan antara siswa madrasah dan santri pesantren. Ia menyebut lebih dari 30 persen siswa madrasah juga berstatus santri yang tinggal di asrama.
Untuk itu, Kemenag mengusulkan klasifikasi sederhana, yakni santri dan non-santri, guna menghindari tumpang tindih data dan mempermudah pengukuran capaian program.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan implementasi yang fleksibel, mengingat kondisi pesantren yang beragam, baik dari sisi jumlah santri maupun sarana pendukung.
“Pendekatan yang adaptif diperlukan agar program MBG bisa berjalan optimal sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menambahkan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program.
“Kami membutuhkan data terintegrasi agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, juga menegaskan bahwa pendekatan berbasis data sangat penting untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi di masyarakat.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi antarinstansi guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan madrasah dan pesantren.
