JAKARTA (kabarpublik) – Data penunggak pajak perlu dibuka oleh Kementerian Keuangan, untuk memastikan tercapainya target penerimaan pajak. Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menilai, transparansi dan penegakan hukum dapat membantu penyelesaian tunggakan pajak yang selama ini tak tersentuh.
“Komisi XI mendorong teman-teman di Kementerian Keuangan agar pendapatan pajak sesuai target. Bila ada keterbukaan data, siapa tahu kita bisa memberikan advice dan jalan keluar supaya tidak ada penunggak pajak yang seolah-olah disembunyikan, seolah-olah tidak diungkap,” kata Didik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dikutip dari Parlementaria, Selasa (25/11/2025), dia menilai persoalan penunggak pajak sering baru terungkap ketika viral di ruang publik. Padahal diskusi terbuka antara DPR dan Kementerian Keuangan dapat mendorong penyelesaian tunggakan secara sukarela.
“Mudah-mudahan dengan sering diskusi, penunggak pajak dengan rela dan sadar akan menyelesaikan kewajibannya tanpa perlu dikejar-kejar,” katanya.
Didik juga mengingatkan, berbagai bentuk kejahatan perpajakan masih sering ditemukan di lapangan. Politisi PDI-Perjuangan itu meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara tegas dan adil.
“Kalau seseorang dipidana pajak sudah diproses dan benar-benar divonis bersalah, ya segera eksekusi. Tetapi kalau ternyata bersih, dan hanya sebatas tanggung renteng yang tidak terbukti serta hanya fitnah, ya segera dibersihkan nama baiknya,” tegasnya.
Kejelasan status hukum, tambah dia, sangat penting, agar tidak ada wajib pajak terjebak dalam ketidakpastian. Menurutnya, penyelesaian tunggakan pajak harus dilakukan secara tuntas, baik secara hukum maupun administrasi.
Dengan keterbukaan data, pengawasan bersama, dan penegakan hukum yang konsisten, Didik berharap persoalan penunggak pajak dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mendukung optimalisasi penerimaan negara.
