JAKARTA (kabarpublik.id) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi menyatakan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
KTA tersebut ditunjukkan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung pada Sabtu (26/9/2026). Langkah itu sekaligus memperjelas status politik Jokowi yang selama ini menjadi perhatian publik.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai kehadiran Jokowi di PSI menjadi salah satu variabel yang perlu diperhitungkan partai politik menjelang Pemilu 2029.
Menurut Arifki, langkah Jokowi tidak cukup dilihat dari sisi administratif sebagai keanggotaan partai. Hal yang lebih penting adalah kemampuan Jokowi mengonsolidasikan jaringan politik, relawan, serta pengalaman elektoral yang dimilikinya untuk memperkuat PSI.
“Partai lain bukan takut, tapi mulai menghitung ulang. Mereka tidak boleh pura-pura tidak melihat. Jokowi masuk PSI berarti ada variabel baru dalam kalkulasi politik 2029. Dan setiap variabel baru pasti mengubah cara partai lain membaca peta permainan,” ujar Arifki.
Arifki mengatakan, nilai politik dari KTA tersebut terletak pada modal politik yang melekat pada Jokowi sebagai mantan presiden dua periode.
“KTA-nya kecil, tapi efek politiknya bisa besar. Karena yang masuk ke PSI bukan hanya Jokowi sebagai individu, tetapi juga political capital yang melekat pada dirinya sebagai mantan presiden dua periode,” katanya.
Menurut dia, jika Jokowi aktif membantu konsolidasi PSI, partai tersebut berpotensi memiliki daya tawar yang berbeda dalam komunikasi politik dengan partai lain. Terlebih jika jaringan relawan dan kelompok politik yang selama ini dekat dengan Jokowi ikut terkonsolidasi.
“Jokowi bisa menjadi political magnet bagi PSI. Tetapi pertanyaannya bukan lagi apakah Jokowi populer. Pertanyaannya, apakah popularitas itu bisa dikonversi menjadi kekuatan organisasi, suara, dan kursi. Kalau bisa, efeknya terhadap peta politik 2029 tentu akan terasa,” ujarnya.
Meski demikian, Arifki menegaskan kehadiran Jokowi tidak otomatis membuat PSI menjadi kekuatan besar. Popularitas seorang tokoh tetap harus diterjemahkan melalui kerja organisasi dan penguatan struktur partai.
“Jokowi bukan tongkat sulap. Dia bisa memberikan daya ungkit, tetapi PSI tetap harus membuktikan diri di lapangan. Popularitas Jokowi harus diterjemahkan menjadi kader, struktur, suara, dan kursi. Di situlah ujian sebenarnya,” kata Arifki.
Ia menilai partai politik lain juga perlu mencermati sejauh mana jaringan politik Jokowi dapat terkonsolidasi di dalam PSI. Menurutnya, jumlah kader PSI saat ini bukan satu-satunya ukuran untuk membaca dampak politik kehadiran Jokowi.
“Yang harus dihitung partai lain bukan berapa kader PSI hari ini. Yang harus dihitung adalah seberapa jauh Jokowi mampu menarik jaringan politiknya masuk ke dalam orbit PSI. Itu dua hal yang berbeda,” tegasnya.
Arifki menambahkan, masuknya Jokowi ke PSI dapat menjadi variabel baru dalam komunikasi dan konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Namun, besarnya dampak politik tersebut tetap bergantung pada kemampuan PSI membangun organisasi, memperluas dukungan, dan mengubah modal politik menjadi kekuatan elektoral.
“Jokowi masuk PSI membuat papan catur 2029 bertambah satu bidak penting. Belum tentu PSI langsung menjadi kekuatan besar, tetapi pemain lain sekarang punya satu variabel baru yang harus dihitung,” pungkas Arifki.
