MANADO (kabarpublik.id) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pengurus anak cabang, ranting, badan, serta sayap partai di Sulawesi Utara (Sulut).
Pelantikan tersebut digelar bersamaan dengan Konsolidasi Internal PDI Perjuangan se-Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus PDI Perjuangan dari tingkat pusat dan daerah, kepala daerah yang merupakan kader partai, anggota DPRD, serta sejumlah undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati menyoroti pentingnya struktur organisasi dan tata kelola partai. Ia mengibaratkan struktur partai seperti sistem manajemen perusahaan yang dapat dinilai melalui standar tertentu.
“Kita ini mempunyai struktur yang paling bagus. Kalau nanti dengar ada yang namanya ISO, itu sebenarnya ISO-nya sendiri seperti perusahaan untuk melihat manajemennya bagus atau tidak,” kata Megawati dalam konsolidasi internal PDI Perjuangan di Minahasa.
Megawati juga menyampaikan klaim bahwa PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai di Asia yang memiliki ISO.
“Banyak sekali para pengusaha yang bertanya pada saya boleh atau tidak kami belajar untuk dapat ISO. Saya bikin guyon, jadi kalau begitu saya akan jadi konsultan, kamu berani bayar berapa?” ujarnya.
Megawati Ingatkan Kader soal Sumpah Jabatan
Megawati kemudian mengingatkan para pengurus yang baru dilantik mengenai tanggung jawab jabatan dan sumpah yang telah diucapkan.
Menurut dia, sumpah jabatan tidak hanya menjadi komitmen kepada organisasi, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi setiap kader dalam menjalankan tugas.
“Begitu ada tendensi, anak buah itu mau buat aneh-aneh cari duit, panggil, tanya kamu mau pakai uang negara, maka yang memecat kamu bukan orang lain, tapi ketum kamu,” kata Megawati.
Ia menegaskan pentingnya menjaga nama baik PDI Perjuangan melalui kedisiplinan dan kepatuhan kader terhadap aturan partai.
“Buat saya, kalau perlu 1.000 orang saya pecat, ingat semuanya, saya Ketum kamu yang pecat,” ujarnya.
Megawati menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian sebenarnya dapat dilakukan melalui sejumlah struktur partai, termasuk sekretaris jenderal dan Komisi Kehormatan. Namun, dalam kesempatan tersebut ia ingin menunjukkan bahwa pimpinan partai memiliki komitmen untuk menegakkan disiplin organisasi.
“Padahal sebenarnya bisa sekjen yang pecat, bisa ada Komisi Kehormatan. Tapi kali ini saya memutuskan supaya partai lain bisa melihat ketumnya yang akan memecat, supaya tahu itu serius,” kata Megawati.
