JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah Kota Jakarta Selatan terus memperkuat upaya pengendalian banjir dengan memanfaatkan teknologi Flood Control System yang terintegrasi dengan kamera pengawas (CCTV) untuk memantau ketinggian air secara real time saat musim hujan.
Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan teknologi tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi banjir di wilayah Jakarta Selatan.
“Pemanfaatan Flood Control System melalui integrasi CCTV memungkinkan pemantauan kondisi ketinggian air secara langsung sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujar Syafrin dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan Legislator DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan, Kamis (25/6).
Selain pemanfaatan teknologi, Pemkot Jakarta Selatan juga menjalankan berbagai program pengendalian banjir, seperti pembangunan embung dan situ, pembuatan sumur resapan, serta kerja bakti massal untuk membersihkan saluran air dan sungai.
Dalam forum tersebut, Syafrin juga menyoroti masalah parkir liar yang masih menjadi tantangan di sejumlah titik. Ia meminta Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan bersama instansi terkait meningkatkan patroli terpadu dan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran parkir.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan efek jera sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik.
Di sektor lingkungan, Syafrin mengingatkan pentingnya pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber. Ia meminta seluruh elemen masyarakat, mulai dari perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan hingga rumah tangga, menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri.
Selain itu, Pemkot Jakarta Selatan juga memberikan perhatian pada program padat karya sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Syafrin menegaskan proses rekrutmen tenaga kerja harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi pihak tertentu.
Ia menilai berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, legislatif, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif.
“Berbagai tantangan pembangunan hanya bisa diatasi melalui kerja sama yang kuat dan mengesampingkan ego sektoral. Kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih maju dan tertata,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan ketegasan yang tetap berlandaskan nilai kemanusiaan.
Menurutnya, terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemerintah, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Wibi menambahkan DPRD DKI Jakarta siap mendukung dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih humanis, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
