JAKARTA (kabarpublik.id) – Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional dan internasional untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kerja sama antarnegara menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola laut serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional merupakan kunci untuk menjawab berbagai tantangan kelautan global,” kata Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance di Sanya, Provinsi Hainan, China, pada 6–8 November 2026.
Forum tersebut diikuti hampir 400 perwakilan dari lebih dari 30 negara dan wilayah. Dalam kesempatan itu, Indonesia juga mendorong penguatan konservasi laut, pengembangan riset kelautan, serta pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Trenggono menegaskan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) tetap menjadi landasan utama dalam tata kelola laut internasional.
Indonesia juga memaparkan lima kebijakan utama ekonomi biru yang menjadi prioritas pemerintah.
Kelima kebijakan tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan, penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelibatan masyarakat dalam mengurangi sampah plastik di laut.
Selain itu, Indonesia menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Perjanjian ini bertujuan memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati laut di wilayah yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Trenggono menyebut Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dan menyerahkan dokumen pengesahannya pada 10 Juni 2025 dalam rangkaian Konferensi Kelautan PBB (UNOC-3) di Nice, Prancis.
Menurutnya, implementasi BBNJ perlu dilakukan secara efektif, inklusif, dan berkeadilan agar perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati laut dapat berjalan optimal.
Dalam forum tersebut, Trenggono juga mengajak seluruh negara memperkuat kolaborasi, menghormati hukum internasional, dan mengedepankan kebijakan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.
Ia berharap langkah bersama tersebut dapat mewujudkan laut yang sehat, produktif, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
