JAKARTA (kabarpublik.id) – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait keterlibatan dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan dengan tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo mengambil pendekatan realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Menurut Dino, di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung, forum tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi diplomasi yang tersedia.
“Kesan saya, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti, saat ini satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino usai pertemuan.
Dino menegaskan, Board of Peace bukanlah solusi instan dan mengandung risiko serta ketidakpastian geopolitik. Namun, Presiden Prabowo dinilai memahami secara utuh tantangan tersebut dan tidak menempatkannya sebagai jalan pintas penyelesaian konflik.
“Ini sebuah eksperimen, bukan obat mujarab. Saya melihat Presiden realistis mengenai hal ini,” katanya.
Ia juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang. Selain itu, Prabowo disebut tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional, termasuk kesiapan untuk menarik diri jika keterlibatan tersebut bertentangan dengan nilai dasar Indonesia.
“Kita masuk dengan hati-hati dan tetap memegang opsi untuk keluar jika ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses konsultasi yang telah ditempuh Indonesia sebelum bergabung dengan Board of Peace. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Indonesia ikut serta setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara Islam,” ujar Hassan.
Ia menjelaskan, delapan negara tersebut berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan, sekaligus memastikan proses berjalan sesuai tujuan kemanusiaan. Hassan juga menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif, sepanjang menghasilkan,” ujarnya.
Hassan menilai pertemuan tersebut memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan, dengan tujuan utama membantu rakyat Palestina.
