Laporan : Yadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Wali Kota Ternate Tauhid Soleman pimpin Rapat Koordinasi atau Rakor bersama tim teknis di kantor Bappelitbangda jalan Cengkeh Afo No 14 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah.
Rakor tersebut kaitan tahapan Pembangunan Rumah Sakit Daerah atau RSUD Kota Ternate. Hadir dalam acara itu Sekda Kota Ternate, Jusuf Sunya, Kepala Bappelitbangda Rizal Marsaoly.
Kadis PUPR, Kadis Perkim, PLT Kadis Kesehatan, Kepala ULP, Kepala Inspektorat, serta Kabag Kerjasama Setda Kota Ternate, dn Kabag Hukum Setda Kota Ternate, Selasa (04/10/2022) kemarin.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly menyatakan bahwa, Rakor tersebut fokus melakukan evaluasi, terkait sudah sejauh mana tahapan pembangunn RSUD Kota Ternate
Dikatakan, rapat ini bagian dari tindaklanjut yang sebelumnya sudah dilakukan pertemuan dengan PT Wika selaku rekanan yang nantinya dilakukan kerjasama. Di dalam rapat itu ada poin penting yang dibahas.
“Pertama infrastruktur, kesiapan pembangunan RSUD, administrasi, aturan dan ketentuan terkait dengn tata cara proses pelaksana pembangunn RSUD,” ucapnya saat di wawancarai wartawan.
Rizal menyebutkan, Wali Kota meminta melalui Kabag Kerjasama Setda Kota Ternate, untuk diperluas. Dan akan melibatkan Kepala BKPSDM karena disana nanti ada SDM perekrutan tenaga medis.
Nantinya, akan ada draft sebagai langkah awal memulai proses kerja sama ini yang kemudian itu dikaji dulu Walikota melalui Kabag Hukum. Jadi rancangan kerjasama dari PT WIKA (pihak rekanan) ini kurang lebih 10 tahun, dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan KPBU terkait pembangunan RSUD Ternate.
Dirinya menambahkan, jika hari ini ada keraguan pembangunan RSUD dalam memberatkan APBD maka itu sangat jauh karena Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, adalah pola kerjasama yang diharapkan pemerintah untuk daerah agar melakukan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan APBD murni.
Rizal juga menjelaskan, investasi KPBU, sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, yang mengatur dalam beberapa bidang, salah satunya bidang kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate bersama PT WIKA.
Memang kata Rizal, pernah dibuat simulasi anggaran pembangunan RSUD sebesar Rp.169 miliar. Maka dengan model kerjasama 10 tahun itu yang dimulai dari 2025-20234 akan ada masa pemanfaatan operasional yang nantinya akan memberi nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Tapi, sebelumnya pihaknya juga akan melakukan konsultasi dengan DPRD. Dan dengan anggaran Rp.169 miliar itu, sudah termasuk Pendapatan Usaha dari Operasional RSUD karena dari pihak PT WIKA sudah membuat Proyeksi 10 tahun terhadap pemanfaatan RSUD tersebut.
Lanjut Rizal, sehingga tidak murni anggaran pembangunan RSUD sebesar Rp. 169 miliar yang dibebankan APBD. Bahkan ada beberapa usaha yang akan mendukung di zonasi reklamasi Kalumata (Lokasi Pembangunan) RSUD. Misalnya di lantai dasar akan ada tempat usaha diluar usaha kesehatan atau aktivitas kekesehatan.
Rizal menambahkan bahwa, yang paling utama pemerintah melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII) lembaga penjamin itu, akan mendapatkan alokasi anggaran, entah itu melalui DAU atau DAK. Dan ketika RSUD ini sudah dibangun, maka komitmen Pemda memperhatikan Keselamatan warga itu sudah ada.
“Maka kemungkinan prioritas DAK untuk membantu RSUD. Misalnya, penyediaan Fasilitas alat kesehatan yang bagus agar tidak lagi berobat di luar Maluku Utara. Bahkan kehadiran RSUD juga akan menciptakan lapangan pekerjaan,” tutupnya. #[KP]
Komentar