Laporan : Yadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Musrenbang Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate bertajub Sinergi Program Prioritas RPJMD Ciptakan Industrialisasi Pengolahan Sampah Secara Partisipatif dan Konservasi Sumber Daya Air, Wujudkan Ternate Mandiri dan Berkeadilan resmi dilaksanakan, Senin (20/02/2023)
Kegiatan yang dilaksanakan di Cafe D’Mozaik, Kalumata Puncak, Ternate Selatan itu dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda, DR. Hi. Rizal Masaoly, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas PUPR, para Lurah dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lainnya.
Rizal mengatakan, musrenbang kecamatan hari ini sudah memasuki yang keempat, setelah musrenbang di Kecamatan Ternate Utara, Pulau Moti, Kecamatan Pulau Ternate dan hari ini di Kecamatan Ternate Selatan, sebagaimana tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
“Ada dua poin penting yang menjadi titik utama yang menjadi fokus di tahun 2024, yaitu tentang industrialisasi penanganan sampah dan air bersih. Hasil kesepakatan ditingkat kelurahan itu telah dikantongi Bappelitbangda, yang diperkuat hari ini,” ucapnya usai dari kegiatan tersebut.
Ia menyebutkan, usulan-usulan itu akan dilihat mana menjadi subtansi yang harus dikerjakan pada tahun 2024 nanti, karena ada sejumlah program kegiatan melalui OPD tehnis telah terkomodir di APBD 2023 kali ini, sehingga itu tidak terjadi tumpah tindih, makanya dipilah.
Semangat dari musrenbang ini ia bilang, masih tetap sama, yaitu bagaimana menjaring aspirasi tadi sebab yang membedakan di masa Pak Wali tahun 2024 nanti DAU peruntukan di tahun ini sudah masuk, per kelurahan sebesar Rp 200 juta sementara di tahun 2024 ditambah Rp 100 juta yang di bahas pada Musrenbang hari ini.
Ini dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap sejumlah aspirasi warga atau aspirasi masyarakat untuk dibebankan pada kelurahan, sehingga yang diharapkan, apa yang menjadi usulan dari aspirasi warga itu perlu diakomodir atau ditampung di OPD sifatnya yang besar saja.
Rizal mencontohkan, misalnya hari ini kelurahan Kalumata butuh Penerangan Jalan Umum (PJU) itu tidak perlu lagi memakai anggaran Rp 300 juta tapi langsung ke Dinas Perhubungan melalui Bidang Penerangan Jalan umum (PJU) supaya anggaran yang Rp 300 juta dipakai hal-hal yang urjen bisa ditaktisi di level kelurahan saja.
Contoh misalnya ia menuturkan, hari ini saluran air tersumbat di kelurahan panjangnya 30 meter itu bisa di pakai untuk diperbaiki. Tapi kalau ada talut penahan tanah yang besar itu masuk di BPBD atau PUPR. Makanya yang membedakan semangat musrenbang ini, pemerintah itu sudah membuat sesuatu, dulunya tidak pasti menjadi pasti, dan dulunya sifatnya abu-abu dibuat prank
Mengapa demikian, agar masyarakat tidak lagi antipati terhadap momentum musrenbang ini karna mereka punya harapan dengan membawah sejumlah aspirasi dan itu harus masuk. Tinggal bagaimana instrumen alat yang kita pakai ini lebih berani meyakinkan, apa yang menjadi subtansi dari setiap kelurahan itu akan dilihat, mana yang menjadi skala prioritas dari Rp 300 juta itu, dan mana akan diprioritaskan melalui tugas pokok dan fungsi dari OPD tersebut.
Rizal juga mengungkapkan, setelah Musrenbang kecamatan akan forum Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD dan Musrenbang tingkat kota. Forum itu tujuannya adalah mengkompilasi aspirasi warga melalui Musrenbang Kelurahan hingga kecamatan dengan rencana kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
“Jadi top Dawn dan botton up nanti bertemu di forum tersebut, bagaimana mengkompilasi aspirasi dari bawah dan kebijakan implementasi visi-misi dan 14 program prioritas, sehingga apa yang menjadi semangat bersama untuk membangun Ternate kedepan tahun 2024 bisa sinergikan dengan baik,” jelas DR. Rizal.
Ia berujar, sebelum masuk ke forum kita jangan lupa merespon aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran (Pokir) dari anggota DPRD pada masa reses nanti, apalagi Bappelitbangda sudah meminta akun karena sekarang ini di 2023 Bappelitbangda sudah mengawal usulan ini dengan instrumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD yang ada di Permendagri.
Lebih lanjut Rizal, sehingga semua usulan itu masing-masing anggota DPRD nanti membuat akun untuk bisa mengontrol aspirasi, dimana konstituen mereka berada. Ini penting supaya pemerintah dan DPRD itu bisa saling bersinergi terhadap apa yang menjadi aspirasi dari warga.
“Makanya ini kita lagi bagaimana di tahun 2023 menuju ke 2024 kita benahi untuk membuat kualitas Musrenbang ini betul-betul harus lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Rizal. #[KP]
