BANDUNG (kabarpublik.id) – Guru Besar Ekonomi Mikro Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Eeng Ahman, menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green merupakan langkah yang rasional dari sisi bisnis di tengah tekanan ekonomi global.
Menurut Eeng, kenaikan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar rupiah telah meningkatkan biaya impor energi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan energi untuk melakukan penyesuaian harga guna menjaga keberlanjutan usaha.
“Dalam teori ekonomi, ketika suatu barang semakin langka atau biaya memperolehnya meningkat, maka harga cenderung naik. Hal yang sama berlaku untuk barang impor ketika nilai tukar domestik melemah,” kata Eeng saat dihubungi dari Bandung, Sabtu (13/6).
Ia menjelaskan bahwa Pertamina sebagai perusahaan yang beroperasi dalam mekanisme pasar perlu mengambil langkah penyesuaian harga agar tidak menanggung beban kerugian yang lebih besar akibat kenaikan biaya pengadaan energi.
Meski demikian, Eeng mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan kuota BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Menurutnya, subsidi energi masih menjadi instrumen penting untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga produktivitas sektor usaha kecil dan menengah.
“BBM bersubsidi harus tetap menjadi bantalan bagi kelompok masyarakat rentan dan pelaku usaha kecil agar tidak terjadi tekanan yang lebih besar terhadap biaya produksi maupun harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Ia menilai dampak kenaikan BBM non-subsidi berpotensi dirasakan oleh berbagai sektor, termasuk transportasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kuliner. Karena itu, langkah efisiensi penggunaan energi menjadi solusi yang paling realistis dalam jangka pendek.
“Dalam jangka pendek, yang paling memungkinkan dilakukan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan BBM, baik oleh masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah,” kata Eeng.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga energi global. Salah satu langkah yang perlu dipercepat adalah penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan pembangunan infrastruktur energi.
Eeng juga mendorong pemerintah memperluas kapasitas kilang domestik serta mempercepat program swasembada energi agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor bahan bakar.
“Dalam jangka panjang, pemerintah harus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi energi domestik dan upaya mencapai swasembada energi,” ujarnya.
Menurut Eeng, kemandirian di sektor energi dan pangan akan menjadi fondasi penting bagi perekonomian nasional dalam menghadapi berbagai ketidakpastian global di masa mendatang.
Dengan ketahanan energi yang lebih kuat, Indonesia dinilai akan lebih mampu menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta melindungi daya beli masyarakat dari dampak gejolak pasar internasional.
