DPW PKS Maluku Utara Berkomitmen Kawal Pengelolaan APBD Provinsi di Periode 2024-2029

BERITA51 Dilihat

Laporan : Adi
Editor : YR

MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Maluku Utara berkomitmen untuk mengawal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara di parlemen pada periode 2024 hingga 2029.

Hal ini disampaikan setelah partai berbasis Islam ini berhasil meraih lima kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari empat Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilihan legislatif baru-baru ini.

Ketua DPW PKS Maluku Utara, Is Suaib, mengungkapkan bahwa partainya akan fokus pada isu defisit pengelolaan APBD dan besarnya hutang pemerintah.

“Kita berharap dengan lima kursi bisa membantu pemerintah membangun penataan keuangan menjadi skala prioritas. Untuk itu, kita berharap, pemerintah dan DPRD periode ini bisa segera melunasi hutang-hutang 2024,” ujar Is Suaib ketika diwawancarai awak media di kantor Sekretariat DPW PKS pada Jum’at (7/6/2024).

Lebih lanjut, Is Suaib menekankan pentingnya program-program yang menyentuh masyarakat, mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tertinggi melampaui nasional. Namun, ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut saat ini terkesan hanya terjadi di wilayah-wilayah tambang.

“Ini kira-kira formulasi pemerintah seperti apa, sehingga bersama-sama melakukan pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten kota,” tambahnya.

Meski begitu, lanjut Mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate periode 2014 itu bahwa, dalam pelaksanaan program di lapangan, DPRD hanya mengawal dan memberi masukan sementara eksekusi ada di tangan eksekutif, dalam hal ini Gubernur Maluku Utara

“Tapi kalau Muhammad Kasuba (MK) yang jadi Gubernur, Insha Allah kita akan lebih mudah,” ujarnya.

Diketahui, PKS berhasil meraup lebih dari 8.000 suara dan disebut-sebut akan masuk dalam unsur pimpinan Wakil Ketua DPRD.

Namun, terkait nama yang akan diusulkan PKS sebagai Wakil Ketua DPRD, Is Suaib menyatakan bahwa hal tersebut masih menunggu hasil sidang sengketa pemilu legislatif dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 7 Juni, mengingat adanya gugatan dari Gerindra di Dapil I.

“Nah, setelah itu baru KPU bikin penetapan kursi. Baru setelah itu kita (PKS) akan rapat distribusi anggota ke alat kelengkapan dewan termasuk unsur pimpinan,” tutupnya.

Adapun lima nama anggota DPRD Malut dari PKS yang terpilih untuk periode 2024-2029 adalah Is Suaib dari Dapil I Ternate-Halbar, M Ali Sangaji dari Dapil II Halut-Morotai, La Putu dari Dapil V Sula-Taliabu, serta Husni Salim dan Mukmina Yasin dari Dapil IV Halsel.

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar