BONE BOLANGO (kabarpublik.id) – Bupati Bone Bolango Ismet Mile secara tegas menyatakan bahwa Perumda Tirta Bulango (eks PDAM Bone Bolango) bukan lembaga sosial. Pernyataan ini disampaikan Bupati Ismet Mile saat memberikan sambutan usai melantik Lanny Dintje Chantiara Ambouw sebagai Direktur Perumda Tirta Bulango untuk masa bhakti 2025 – 2030., Selasa (7/4/26).
Pernyataan orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango ini patut dibaca lebih dari sekadar penegasan administratif. Menurut penulis, pernyataan ini mencerminkan kegelisahan atas praktik lama pengelolaan perusahaan daerah yang kerap kehilangan arah antara fungsi pelayanan dan logika bisnis.
Selama ini, tidak sedikit Perusahaan Umum Daerah (Perumda) terjebak dalam paradigma “serba tanggung”. Di satu sisi, mengusung misi pelayanan publik, tetapi di sisi lain gagal menunjukkan kinerja yang efisien dan berkelanjutan. Akibatnya, perusahaan daerah sering kali menjadi beban keuangan, bukan motor penggerak pembangunan.
Dalam konteks itu, penegasan bahwa Perumda Tirta Bulango bukan lembaga sosial menjadi penting. Sebab, ketika sebuah badan usaha dijalankan layaknya institusi sosial, rasionalitas pengelolaan cenderung diabaikan. Efisiensi menjadi nomor sekian, struktur pegawai membengkak, dan pendapatan tidak lagi menjadi perhatian utama. Pada titik inilah masalah mulai muncul.
Namun demikian, menempatkan Perumda Tirta Bulango sebagai entitas yang berorientasi profit juga tidak boleh dimaknai secara sempit. Perumda Tirta Bulango bukan perusahaan swasta yang semata-mata mengejar keuntungan. Ia tetap memikul tanggung jawab publik, terutama dalam sektor strategis seperti penyediaan air bersih yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Di sinilah keseimbangan menjadi kunci. Perumda Tirta Bulango harus sehat secara finansial agar mampu bertahan dan berkembang, tetapi juga tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Orientasi profit dalam hal ini seharusnya dipahami sebagai sarana untuk menjaga keberlanjutan layanan, bukan tujuan akhir yang mengorbankan akses publik.
Pernyataan Bupati Ismet juga mengandung pesan yang lebih dalam, yakni perlunya pembenahan tata kelola. Profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tidak lagi bisa ditawar. Tanpa itu, Perumda Tirta Bulango akan terus terjebak dalam lingkaran masalah klasik: kinerja rendah, ketergantungan pada subsidi APBD, dan potensi penyimpangan.
Lebih jauh, publik tentu berharap agar penegasan ini tidak berhenti pada tataran wacana. Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi. Apakah manajemen Perumda Tirta Bulango dengan Direktur yang baru mampu menerjemahkan arahan tersebut ke dalam langkah nyata? Apakah reformasi internal benar-benar dilakukan?
Pernyataan Bupati Ismet Mile setidaknya telah memberikan arah. Kini, tinggal bagaimana komitmen itu dijalankan secara konsisten oleh Direktur yang baru dilantik. Sebab, Perumda yang sehat bukan hanya soal air yang mengalir lancar, tarif yang wajar, dan pengelolaan yang bersih tetapi juga soal kepercayaan publik yang harus dijaga.
