JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) menegaskan transformasi riset nasional kini tidak lagi bertumpu pada besaran anggaran, melainkan pada kecepatan pertumbuhan inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan keberpihakan pada persoalan nyata masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, dalam Rapat Koordinasi 26 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) sekaligus peluncuran Panduan Riset Kolaborasi Indonesia/Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (RKI/PMKI) Reguler Tahun 2026.
“Kita tidak hanya bicara besaran input. Yang menentukan adalah gradiennya, kecepatan pertumbuhan inovasi kita. Indonesia itu overperformer dibanding GDP-nya. Output inovasi kita naik delapan peringkat. Ini harus kita jaga dan percepat,” ujar Fauzan.
Riset Berbasis Problem Statement Nasional
- AKTIVIS LINGKUNGAN ITU TERNYATA CALEG PARTAI NASDEM NOMOR URUT 9, DAPIL POHUWATO-BOALEMO. ABDUL HAMID TOLIU : PERSOALAN DI DAERAH INI BUTUH SEORANG YANG KOMIT, SAYA SIAP MELAKUKANNYA
- Dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan Diserahkan Pj Gubernur Rudy ke DPRD
- Disperindag Ternate Besok Bongkar Tempat Jualan Pakaian di Kota Baru
Dirjen Risbang menekankan seluruh skema riset ke depan wajib berangkat dari problem statement yang jelas, baik dari masyarakat, industri, BUMN, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, riset tidak boleh lagi lahir dari ruang akademik tertutup tanpa keterkaitan dengan kebutuhan riil di lapangan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) didorong aktif turun ke daerah untuk mengidentifikasi masalah spesifik, kemudian membangun konsorsium kolaboratif.
“LPPM harus turun ke pemda, identifikasi masalah lokus, lalu bangun konsorsium. Di situlah dampaknya,” tegasnya.
Pemerintah saat ini menyediakan skema pendanaan reguler hingga Rp5 miliar per proyek dan riset strategis hingga Rp20 miliar per proyek. Selain itu, kebijakan baru memungkinkan penerima beasiswa luar negeri tetap memperoleh dana riset tanpa double counting.
Serapan Anggaran dan Digitalisasi 1.300 Laboratorium
Fauzan memaparkan serapan anggaran riset nasional pada 2025 mencapai 96–97 persen. Angka tersebut dinilai mencerminkan perbaikan tata kelola riset nasional.
Selain itu, Kemdiktisaintek memperkuat digitalisasi 1.300 laboratorium di 13 kampus dengan total 23.000 alat sains melalui platform risbang.kemdiktisaintek.go.id. Sistem ini mengintegrasikan data fasilitas riset nasional sehingga peneliti dapat mengakses informasi ketersediaan alat, spesifikasi, serta peluang kolaborasi secara lebih efisien.
Penguatan Kolaborasi hingga Indonesia Timur
Ketua LPPM Universitas Sriwijaya, M. Said, menyebut peluncuran panduan RKI/PMKI 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi riset antarperguruan tinggi.
“Kami berharap pelaksanaan RKI dan PMKI tahun 2026 semakin terarah dan berdampak luas,” katanya.
Wakil Ketua LPPM/DRPM PTN-BH, Suharman Hamzah, menambahkan keberhasilan RKI tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi kualitas luaran riset dan reputasi akademik yang dihasilkan. Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan kolaborasi hingga wilayah Indonesia Timur.
Sementara itu, Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya, Radiyati Umi Partan, menegaskan Program Riset Kolaborasi Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam membangun budaya kolaboratif di perguruan tinggi.
“Ke depan, pendekatan multidisiplin, internasionalisasi, serta integrasi kearifan lokal menjadi penting agar inovasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Komitmen Ekosistem Riset Adaptif
Melalui Rapat Koordinasi dan peluncuran Panduan RKI/PMKI Reguler 2026, Kemdiktisaintek menegaskan komitmen membangun ekosistem riset nasional yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi solusi.
Pemerintah berharap hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi hadir sebagai solusi konkret bagi pembangunan nasional.
