JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi resmi menetapkan mekanisme Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2026 melalui Permendiktisaintek Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi pijakan baru dalam pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur secara lebih sistematis, terukur, dan berbasis kebutuhan organisasi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang adaptif dan profesional.
“Kami ingin memastikan investasi pengembangan SDM memberi dampak nyata bagi institusi dan masyarakat,” ujar Brian dalam sosialisasi daring, Senin (2/3/2026).
Atur Skema, Pembiayaan hingga Evaluasi Digital
Permendiktisaintek ini mengatur secara komprehensif berbagai aspek tugas belajar, mulai dari tujuan program, jenis pendidikan, persyaratan peserta, skema pelaksanaan, pembiayaan, hingga sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital terintegrasi.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemdiktisaintek, Amalia Suzianti, menyampaikan bahwa perencanaan tugas belajar menjadi bagian integral dari strategi pengembangan kompetensi pegawai.
“Tugas belajar harus terus dijalankan karena perguruan tinggi adalah ruang membangun manusia Indonesia yang unggul. Kualitas dosen menjadi kunci pembelajaran berkualitas,” katanya.
Dua Skema Tugas Belajar
Mekanisme terbaru menghadirkan dua skema pelaksanaan:
- Tanpa tugas jabatan, sehingga pegawai fokus penuh menempuh pendidikan.
- Dengan tugas jabatan, melalui skema bekerja sambil belajar.
Program dapat ditempuh melalui pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis, baik di perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi maupun perguruan tinggi luar negeri yang diakui secara resmi.
Batas Usia Dosen Diperpanjang
Salah satu poin penting dalam regulasi baru ini adalah penyesuaian batas usia maksimal pendaftaran bagi dosen. Jika sebelumnya 51 tahun, kini menjadi:
- 53 tahun untuk dosen tanpa tugas jabatan
- 57 tahun untuk dosen dengan tugas jabatan
Penyesuaian ini dinilai sebagai langkah progresif untuk mendukung pengembangan karier dosen secara berkelanjutan.
Sistem Digital dan Early Warning
Penguatan pengawasan dilakukan melalui sistem digital terintegrasi yang dilengkapi early warning system. Sistem ini memastikan pelaksanaan tugas belajar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Melalui kebijakan ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya membangun birokrasi berbasis kompetensi guna mendukung kemajuan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi nasional.
