JAKARTA (kabarpublik.id) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan operasi darat dan operasi modifikasi cuaca (OMC) di enam provinsi prioritas yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang berpotensi memicu kekeringan dan peningkatan suhu udara di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan enam provinsi yang berstatus siaga darurat karhutla meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.
“Operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan di enam provinsi prioritas dan sejumlah daerah lainnya. Seluruh sumber daya kami siagakan untuk mengantisipasi risiko karhutla yang meningkat akibat kondisi cuaca saat ini,” kata Suharyanto di Jakarta, Senin (10/8).
Meski demikian, BNPB menghadapi tantangan dalam pelaksanaan OMC. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan berkurang hingga akhir Agustus 2026.
Kondisi tersebut dapat mempersulit pelaksanaan OMC karena metode tersebut bergantung pada keberadaan awan potensial untuk disemai.
“Setiap ada potensi pertumbuhan awan hujan, kami akan segera melaksanakan OMC. Pesawat sudah disiagakan di daerah-daerah prioritas,” ujarnya.
Suharyanto menjelaskan, ketika cuaca sangat panas dan tidak terdapat awan hujan, upaya pencegahan maupun pemadaman karhutla lebih efektif dilakukan melalui operasi darat.
Menurutnya, operasi udara seperti water bombing memiliki keterbatasan, terutama untuk memadamkan kebakaran di lahan gambut yang api dan bara apinya dapat bertahan di bawah permukaan tanah.
“Operasi udara hanya bersifat membantu. Karena itu, pasukan darat tetap menjadi ujung tombak dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut,” katanya.
BNPB pun meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana pendukung di lapangan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Suharyanto menegaskan bahwa keberadaan pasukan darat menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla, terutama ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca maupun pemadaman dari udara.
Selain mengerahkan sumber daya di enam provinsi prioritas, BNPB juga menyiapkan tiga helikopter cadangan yang dapat dikerahkan ke berbagai daerah apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
“Kami tetap menyiapkan helikopter cadangan yang bisa bergerak ke berbagai wilayah sesuai kebutuhan. Namun, penanganan awal tetap harus mengandalkan kesiapsiagaan pasukan darat agar api dapat segera dikendalikan,” tuturnya.
