JAKARTA (kabarpublik.id) – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan sekolah, pemerintah daerah, serta perangkat wilayah hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok sasaran menerima layanan secara tepat dan merata.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan validasi data menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Program MBG agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai sumber, kami juga melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan data yang digunakan akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa. Pendataan mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren.
Sebagai upaya meningkatkan transparansi, hasil validasi data penerima manfaat kini dapat diakses publik melalui dasbor resmi BGN. Lembaga tersebut juga mengajak kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif memantau dan memverifikasi data di wilayah masing-masing.
Sony menegaskan, masyarakat dapat melaporkan apabila masih terdapat kelompok sasaran yang belum terdata atau belum menerima layanan Program MBG melalui Koordinator SPPI Kecamatan maupun layanan pengaduan resmi BGN.
Ia menjelaskan, data penerima manfaat yang digunakan saat ini berasal dari pendataan awal yang dilakukan pada Mei hingga Juli 2024. Pada saat itu, proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan kepada tim persiapan Program MBG.
Sony mengakui bahwa pada tahap awal pelaksanaan, BGN masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel maupun dukungan anggaran operasional. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi lintas instansi belum berjalan secara optimal.
Meski demikian, BGN optimistis penguatan koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat akan menghasilkan basis data penerima manfaat yang lebih akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Data yang valid menjadi fondasi penting agar Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat, merata, dan berkelanjutan,” kata Sony.
