Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim meminta proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan tatanan masyarakat.
Menurutnya, proses yang dimaknai sebagai pelayanan kepada masyarakat ini harus melihat persoalan besar di daerah seperti kemiskinan.
Hal ini Sofyan sampaikan saat memberikan sambutan pada pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), di Aula Asrama NKRI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo, Kamis (22/2/2024).
“Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka yang perlu kita lihat terlebih dahulu adalah tatanannya. Kita tau persoalan besar di Provinsi adalah kemiskinan yang selalu disampaikan pak Gubernur pada angka 15,15 persen,” ujar Sofyan.
Sofyan mengintruksikan agar setiap OPD dapat turun langsung melihat kondisi di masyarakat sebelum membahas program kegiatan serta merumuskan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dianggap penting agar dapat memberikan hasil bermanfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia juga menambahkan, proses pengadaan juga memiliki banyak tantangan mulai dari upaya untuk mengadakan, memelihara, dan pencatatan aset.
Untuk menjawab tantangan tersebut, proses pengadaan juga sangat penting untuk dipelajari dengan diadakannya pelatihan kompetensi PBJ yang bertujuan meminimalisir kesalahan serta resiko temuan auditor internal dan eksternal maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
“Proses pengadaan itu sangat penting, bukan hanya prosesnya, tetapi sebelumnya harus menyiapkan output dari pengadaan itu yang kemudian kita fokuskan pada persoalan pelayanan publik di seluruh OPD,” jelas Sofyan.
Terakhir, Sofyan menyampaikan agar proses pengadaan tidak dianggap berdiri sendiri. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD dan ASN yang menyediakan output bermanfaat harus didorong untuk sama-sama bertanggung jawab.
Komentar