JAKARTA (kabarpublik) – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyinggung isu perdamaian dunia, termasuk Palestina dan Sudan, saat berbicara pada forum MIKTA Speakers’ Consultation ke-11 tahun 2025 di Seoul, Korea Selatan.
“Izinkan saya memulai dengan menyadari betapa beratnya momen ini. Di sekitar kita, persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat, penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal, dan ruang untuk menahan diri semakin rapuh,” kata Puan, saat menyampaikan speech pada sesi I, dikutip dari Parlementaria, Kamis (13/11/2025).
Dia juga menyinggung masalah kemanusiaan di Palestina, hingga konflik Sudan yang baru-baru ini terjadi. “Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan belahan dunia lain, bukanlah berita yang jauh dari topik utama, tetapi menuntut kita segera mengambil langkah nyata dan menyelesaikannya,” ungkapnya.
Menyoal semenanjung Korea, Puan menilai tantangannya berbeda, yakni berkenaan dengan risiko eskalasi, bukan jumlah korban. Ia menilai anggota MIKTA harus memperkuat manajemen krisis dan membangun kepercayaan.
“Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah deeskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang terlambat,” tambahnya.
Parlemen, kata dia, bukanlah pengamat dalam pembangunan perdamaian. Tapi harus mengubah komitmen menjadi undang-undang, anggaran, dan pengawasan yang membuat perdamaian langgeng.
“Peran parlemen itu memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh,” jelasnya lagi.
Dalam aspek pembangunan perdamaian atau peace building, menurutnya, inklusi harus dibangun sejak awal. Komunitas lokal, perempuan, dan pemuda harus membantu merancang, mengimplementasikan, dan meninjau program-program pembangunan perdamaian.
Rancangan pendanaan juga penting, termasuk penganggaran jangka panjang dan inklusif sebagai investasi dalam ketahanan, yang memungkinkan lembaga-lembaga untuk menahan guncangan.
“Upaya-upaya itu harus berlabuh pada keutamaan sistem multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional. PBB tetap menjadi pusat arsitektur pembangunan perdamaian global, dan parlemen harus memperkuat perannya melalui UU dan kontribusi berkelanjutan terhadap sistem itu,” lanjut Puan.
Dia juga mengingatkan, bantuan kemanusiaan harus menghormati netralitas, imparsialitas, dan tetap bebas dari agenda politik, ekonomi, atau militer. Dan harus dipandu oleh penilaian independen dan berbasis kebutuhan serta disetujui negara yang terdampak, dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.
“Terakhir, parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan dan pengiriman yang tidak selektif, sambil menolak persenjataan bantuan. Sebagai lembaga legislatif, kita harus mengubah komitmen menjadi tindakan, melalui pengawasan yang lebih kuat, akuntabilitas yang jelas, dan pendanaan yang dapat diprediksi yang memastikan diplomasi kita diterjemahkan menjadi perlindungan dan pemulihan di lapangan,” pungkasnya.
