JAKARTA (kabarpublik.id) – Penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai perlu memasuki tahap yang lebih mengedepankan dialog dan transparansi tanpa mengurangi ketegasan negara dalam menagih kewajiban para obligor.
Pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), perlu membuka ruang komunikasi dengan para obligor BLBI. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tagihan didasarkan pada data, dokumen, dan perhitungan yang akurat.
Menurut Dar Edi, dialog tidak berarti mengurangi penegakan hukum ataupun menghapus kewajiban pihak yang masih memiliki utang kepada negara.
“Dialog menjadi sarana untuk memastikan setiap tagihan benar-benar didasarkan pada data, dokumen, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dar Edi Yoga dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Ia menilai persoalan BLBI tidak dapat dipandang secara seragam karena setiap obligor memiliki latar belakang dan kondisi hukum yang berbeda. Di satu sisi terdapat pihak yang memang harus menyelesaikan kewajibannya, namun di sisi lain ada pula yang masih mempermasalahkan besaran tagihan, status hukum, atau proses administrasi yang dianggap tidak sesuai.
Karena itu, Dar Edi menegaskan negara perlu membedakan antara pihak yang sengaja menghindari kewajiban dengan pihak yang mengajukan keberatan berdasarkan bukti dan argumentasi yang dapat diuji secara hukum.
“Pendekatan yang menyamaratakan seluruh obligor berpotensi mengabaikan rasa keadilan. Setiap keberatan yang memiliki dasar hukum dan bukti perlu mendapatkan ruang untuk diklarifikasi,” ujarnya.
Dar Edi juga mengingatkan bahwa penyelesaian BLBI telah berlangsung lebih dari dua dekade. Dalam kurun waktu tersebut terjadi berbagai perubahan regulasi, kebijakan, hingga pergantian lembaga yang menangani proses penyelesaian.
Menurutnya, kondisi tersebut memungkinkan munculnya perbedaan interpretasi hukum maupun ketidaksesuaian data yang perlu diverifikasi secara objektif dan transparan.
Ia menilai dialog justru dapat memperkuat posisi negara. Setelah proses klarifikasi dilakukan secara terbuka, obligor yang masih memiliki kewajiban tidak lagi memiliki alasan untuk menghindari penyelesaian. Sebaliknya, apabila ditemukan kekeliruan administrasi atau perhitungan, negara juga perlu melakukan koreksi sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara hukum.
Dar Edi menegaskan keberhasilan penyelesaian BLBI tidak hanya diukur dari nilai aset yang berhasil dipulihkan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan.
Karena itu, ia berharap penyelesaian BLBI ke depan tidak hanya berorientasi pada pemulihan aset negara, tetapi juga menjadi contoh penegakan hukum yang mengedepankan keadilan substantif, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
