JAKARTA (kabarpublik.id) – Pegiat literasi digital sekaligus akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Ir. Yanto, MSc., PhD., IPU., ASEAN Eng., mendorong masyarakat menarik dukungan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui gerakan sanksi digital (digital sanction).
Menurut Yanto, langkah tersebut dapat dilakukan melalui gerakan berhenti mengikuti akun media sosial, berhenti berlangganan kanal digital, petisi daring, hingga seruan terbuka agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Yanto menyampaikan pandangan tersebut dengan menyoroti dua putusan pengadilan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Ia menilai kedua putusan tersebut memunculkan persoalan serius terkait legitimasi, etika, dan tanggung jawab jabatan Wakil Presiden.
Meski demikian, Yanto mengakui bahwa kedua putusan tersebut tidak secara otomatis mengakhiri atau membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena itu, ia mendorong masyarakat menyampaikan evaluasi melalui jalur demokratis tanpa mengabaikan mekanisme konstitusional.
Empat Bentuk Sanksi Digital terhadap Gibran
Yanto menjelaskan, sanksi digital merupakan bentuk ekspresi masyarakat untuk menarik dukungan dan kepercayaan terhadap pejabat publik melalui pilihan serta aktivitas di ruang digital.
Konsep tersebut disebutnya sebagai Digital Withdrawal of Public Support, yakni gerakan penarikan dukungan publik melalui platform digital.
Ada empat langkah yang dapat dilakukan masyarakat.
1. Unfollow Movement
Masyarakat dapat secara sukarela berhenti mengikuti akun media sosial Gibran, seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya.
Menurut Yanto, gerakan ini menjadi simbol penarikan dukungan dan kepercayaan publik terhadap pejabat yang dinilai tidak lagi memenuhi harapan masyarakat.
2. Unsubscribe Movement
Langkah berikutnya adalah berhenti berlangganan kanal YouTube maupun platform digital lainnya yang dikelola Gibran.
Berkurangnya jumlah pelanggan dan interaksi dapat memengaruhi jangkauan komunikasi digital. Yanto memandang langkah tersebut sebagai salah satu bentuk penarikan dukungan secara damai.
3. Digital Petition
Masyarakat juga dapat menyampaikan tuntutan melalui petisi daring yang mendorong Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Petisi digital dapat menjadi sarana untuk menghimpun aspirasi sekaligus menunjukkan tingkat dukungan publik terhadap suatu tuntutan.
Yanto mencontohkan mobilisasi aspirasi melalui petisi daring di Korea Selatan pada Juli 2024 yang mendesak pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan memperoleh lebih dari satu juta dukungan.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses pemberhentian Yoon tetap harus melalui mekanisme konstitusional, termasuk proses di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada April 2025.
4. Digital Call for Resignation
Yanto juga mendorong seruan terbuka agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, tuntutan tersebut akan memiliki bobot moral dan politik lebih besar apabila disuarakan oleh akademisi, pakar hukum tata negara, tokoh masyarakat, serta mantan pendukung Gibran.
Ia menilai perubahan sikap dari mantan pendukung dapat menjadi indikator penting adanya evaluasi terhadap kepercayaan politik.
Yanto menegaskan, seluruh gerakan tersebut harus dilakukan secara damai, sukarela, dan bertanggung jawab. Sanksi digital tidak boleh dimaknai sebagai upaya menggantikan mekanisme konstitusional.
Media Diminta Tidak Memberi Panggung bagi Fanatisme Politik
Selain mendorong penarikan dukungan digital, Yanto mengingatkan masyarakat dan media agar tidak memberikan ruang berlebihan kepada fanatisme politik yang mengabaikan fakta dan argumentasi objektif.
Menurutnya, ruang digital semestinya menjadi tempat pertukaran informasi, kritik, dan gagasan yang sehat, bukan sarana menyerang pihak yang berbeda pandangan atau membenarkan kepentingan politik tertentu.
“Jangan berikan panggung digital kepada fanatisme politik. Berikan ruang kepada fakta, akal sehat, dan argumentasi yang bertanggung jawab,” tegas Yanto.
Ia meminta media lebih selektif dalam mengangkat pernyataan para pendukung politik Gibran maupun Joko Widodo (Jokowi), terutama jika pernyataan tersebut tidak disertai data dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yanto mencontohkan klaim yang menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia.
Menurutnya, penilaian semacam itu harus diuji melalui indikator yang terukur, seperti capaian kinerja, kontribusi terhadap pemerintahan, kualitas kebijakan, serta dampaknya bagi masyarakat.
Yanto Usulkan Gibran Tidak Lagi Masuk Simulasi Survei Pilpres 2029
Yanto juga mengusulkan bentuk sanksi politik digital dengan mendorong masyarakat tidak lagi memberikan dukungan kepada Gibran dalam survei preferensi calon pemimpin, khususnya simulasi kandidat presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2029.
Ia mengakui lembaga survei memiliki kebebasan metodologis dalam menentukan desain penelitian dan daftar kandidat. Namun, masyarakat juga mempunyai hak untuk menentukan sikap, termasuk tidak berpartisipasi dalam survei sebagai bentuk ekspresi politik.
Yanto turut mengingatkan lembaga survei agar mempertimbangkan konteks sosial dan politik ketika menyusun simulasi kandidat.
Menurutnya, hasil survei bukan sekadar angka, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai popularitas dan kelayakan seorang tokoh.
Ia menyoroti hasil survei salah satu lembaga pada Oktober 2026 yang menempatkan Gibran di posisi teratas dalam simulasi tiga nama dengan elektabilitas 29,7 persen.
Dalam simulasi tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperoleh 28,2 persen, sedangkan Prabowo Subianto berada di angka 22,7 persen.
Yanto menilai hasil tersebut perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat memahami konteks dan metodologi penelitian, bukan hanya terpaku pada angka elektabilitas yang ditampilkan.
Ia juga menyoroti waktu publikasi survei yang berdekatan dengan putusan MK terkait persoalan ijazah Gibran. Meski demikian, Yanto mengakui tidak ada dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan antara waktu publikasi dan kepentingan tertentu tanpa bukti.
“Jangan sampai survei politik justru menjadi alat pembentukan opini bahwa Gibran masih memiliki elektabilitas tinggi, sementara persoalan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap dirinya sedang menjadi perhatian masyarakat,” ujarnya.
Penarikan Dukungan Digital Merupakan Hak Masyarakat
Yanto menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah kekuasaan yang membuat seseorang kebal terhadap kritik dan evaluasi masyarakat.
Popularitas, jumlah pengikut media sosial, maupun elektabilitas dalam survei tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kelayakan seorang pemimpin.
Menurutnya, ketika seorang pejabat menghadapi persoalan hukum, etika, dan kepercayaan publik, masyarakat berhak menyampaikan kritik, mengevaluasi kinerja, serta menarik dukungan melalui cara-cara demokratis.
“Seorang pejabat publik harus memahami bahwa dukungan masyarakat bukan cek kosong yang berlaku selamanya. Dukungan itu dapat diberikan, dievaluasi, dan ditarik kembali. Inilah kekuatan masyarakat dalam demokrasi digital,” tutup Yanto.
