JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) akan melaksanakan Audit Kelaikan Bangunan Gedung secara menyeluruh di seluruh wilayah DKI Jakarta. Audit ini dijadwalkan berlangsung serentak pada Januari 2026.
Kepala DCKTRP DKI Jakarta, Vera Revina Sari, mengatakan audit tersebut merupakan langkah preventif untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan bangunan gedung. Pemeriksaan difokuskan pada pemenuhan standar teknis bangunan, termasuk mitigasi risiko kebakaran dan kegagalan struktur.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Melalui audit kelaikan bangunan, kami memastikan setiap gedung, baik milik pemerintah maupun swasta, benar-benar layak fungsi dan memenuhi standar keselamatan,” ujar Vera di Jakarta, Senin (29/12).
Menurutnya, audit akan menyasar seluruh bangunan umum, termasuk gedung komersial dan aset pemerintah daerah. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel gedung bertingkat lima hingga delapan lantai, serta bangunan dengan ketinggian lebih dari delapan lantai.
Sebagai tahap awal, DCKTRP akan membagikan daftar periksa kelaikan bangunan kepada pemilik dan pengelola gedung. Daftar tersebut dapat digunakan untuk evaluasi mandiri sebelum pelaksanaan audit lapangan, sehingga pemilik dapat mengetahui kondisi bangunan lebih dini dan mempercepat proses pemeriksaan.
Dalam pelaksanaannya, DCKTRP akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta pemerintah kota di lima wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Vera mengimbau seluruh pemilik dan pengelola gedung agar mendukung penuh pelaksanaan audit ini. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan lingkungan perkotaan Jakarta yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.
