JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyampaikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi masa Angkutan Lebaran 2026 saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3).
Dalam rapat tersebut, Ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sekitar 50,60 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang akan melakukan perjalanan. Angka tersebut turun sekitar 1,75 persen dibandingkan survei Angkutan Lebaran 2025 yang memperkirakan 146 juta orang.
Namun, realisasi pergerakan pada 2025 justru mencapai sekitar 154 juta orang. Hal ini menunjukkan mobilitas masyarakat saat Lebaran sering melampaui proyeksi awal.
“Mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung lebih tinggi dari angka yang diperkirakan dalam survei,” ujar Dudy.
Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Persiapan tersebut meliputi kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, serta penyeberangan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kelaikan seluruh moda transportasi guna memastikan aspek keselamatan.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus, antara lain diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan penyeberangan. Program mudik gratis kembali digelar, disertai kebijakan work from anywhere (WFA), rekayasa lalu lintas, penambahan armada transportasi, serta pengaturan operasional kendaraan angkutan barang.
Dalam pengawasan operasional, Kementerian Perhubungan menerapkan sistem pemantauan berbasis digital. Sistem ini mencakup pelaporan kondisi simpul dan jaringan transportasi, pemantauan pergerakan armada, live streaming drone, pemantauan kecelakaan, serta kanal pengaduan masyarakat.
Pemantauan juga terintegrasi dengan data cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta pengawasan melalui 7.159 kamera CCTV yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Untuk mengurai kepadatan menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah menyiapkan skema buffer zone berlapis di kawasan Pelabuhan Merak. Buffer zone di jalan tol memanfaatkan rest area mulai KM 13, KM 43, hingga KM 63.
Selain itu, buffer zone pelabuhan disiapkan di kawasan Pelabuhan Merak, Indah Kiat, BBJ Bojonegara, dan Ciwandan, serta sejumlah titik di jalur arteri guna mencegah penumpukan kendaraan.
Pemerintah juga menyiapkan lima jalur penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Sumatera, yakni Merak–Bakauheni, Ciwandan–PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan–Bakauheni, BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera–Panjang sebagai jalur cadangan.
Sementara untuk penyeberangan dari Jawa menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat, disiapkan lintasan Ketapang–Gilimanuk serta Jangkar–Lembar.
Dudy menambahkan, pemerintah juga mengantisipasi potensi pembatasan operasional pelabuhan penyeberangan dari Jawa ke Bali karena berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menyiapkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.
Ia menekankan pentingnya prioritas pada aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta pelayanan optimal kepada masyarakat selama masa mudik dan arus balik.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.
