JOMBANG (kabarpublik.id) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang, Jumat (3/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia juga bertemu langsung dengan korban kekerasan seksual berusia 15 tahun.
Menteri PPPA menegaskan bahwa UPTD PPA memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jombang yang dinilai responsif dan terintegrasi dalam menangani kasus kekerasan. Korban disebut telah mendapatkan layanan medis, pendampingan, serta fasilitas antar-jemput selama proses pemeriksaan.
Menurutnya, penanganan di Jombang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada korban.
Selain itu, Menteri PPPA mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kasus kekerasan melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di nomor 129.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi sejak dini kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh, guna mencegah kekerasan seksual di lingkungan sosial.
“Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada anak agar mampu melindungi diri di tengah pergaulan yang semakin kompleks,” katanya.
Menteri PPPA berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kabupaten Jombang, Mardhiyah Dina Ekawati, mengungkapkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya mengalami penurunan. Pada 2025 tercatat 183 kasus, turun dari 256 kasus pada 2024.
Meski demikian, upaya pencegahan terus diperkuat melalui edukasi ke sekolah-sekolah dan kolaborasi lintas instansi. Program tersebut melibatkan tenaga pendidik khusus guna memberikan pemahaman tentang perlindungan diri dan kesehatan reproduksi sejak dini.
