JAKARTA (kabarpublik) – Prolog Survey Center menilai pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan kinerja positif pada tahun pertama masa jabatan. Survei bertajuk “Menakar Kinerja Kabinet Merah Putih 2025” memperlihatkan, publik mengapresiasi kementerian dengan kebijakan yang berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan, survei dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para menteri, baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan.
Legitimasi pemerintahan, kata dia, terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan.
Pernyataan itu disampaikan Arifuddin, pekan lalu, di Jakarta, sembari menjelaskan, untuk kategori menteri teknis, tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebesar 79,4%, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman 78,9%, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto 78,6%.
Publik, kata dia, menilai Yandri Susanto menempati posisi tinggi karena keberhasilan mengkonsolidasikan kebijakan desa yang berorientasi pada hasil dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Berdasar pandangan publik, Yandri dinilai mampu menjaga kesinambungan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal dengan pendekatan partisipatif dan adaptif terhadap konteks sosial desa.
Langkah-langkah kebijakan seperti percepatan penyaluran dana desa, penguatan BUMDes sebagai basis ekonomi komunitas, dan peningkatan kapasitas aparatur desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih terukur dan inklusif.
“Yandri dinilai berhasil menerjemahkan konsep pembangunan partisipatif menjadi kebijakan yang konkret. Ia tidak hanya hadir sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengar dan menyesuaikan diri dengan realitas sosial di lapangan. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk tumbuh mandiri di bawah tata kelola yang adil,” pungkasnya.
