MASIH BELIA, KABUPATEN POHUWATO SABET ANUGERAH PANDU NEGERI

POHUWATO272 Dilihat

Laporan : Jundi Da’i (Jarber SMSI), Editor : Mahmud Marhaba

POHUWATO [KP] – Pemkab Pohuwato menjadi daerah terbaik ditingkat nasional dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di sektor publik. Diusia belia (16 tahun), daerah ini telah mensejajarkan namanya dengan daerah-daerah maju di Indonesia, menjadi penyelenggara internalisasi tata kelola yang baik di sektor publik.

Atas pencapaian itu, Wakil Bupati Pohuwato, Amin Haras, menerima Anugerah Pandu Negeri dari Indonesia Institute for Publik Governance (IIPG) untuk Pohuwato.

Ia bersama 62 kepala daerah terbaik lainnya menerima anugerah tersebut dari Ketua Yayasan Sigit Pramono, Jum’at (25/10/2019), di Hotel Bidakara, Jakarta.

Wabup Amin Haras mensinyalir, IIPG sebelumnya melakukan pengamatan dan evaluasi, dan menilai Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai daerah berkinerja terbaik.

Yayasan yang dipimpin Budiono (Wapres ke-11) ini melakukan pengamatan dan evauasi terhadap daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten yang memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga itu, dari 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia, kabupaten Pohuwato masuk di 62 daerah yang menerima penghargaan ini.

“Dari sekian kaupaten/kota di Indonesia, Pohuwato masuk nominasi, terpilih sebagai penerima Anugerah Pandu Negeri 2019. Alhamdulillah, karena IIPG adalah yayasan independent, karena mereka mengabdikan diri memberikan penilaian terhadap daerah-daerah yang memiliki komitmen yang tinggi membangun dan memajukan daerahnya,” jelas Wabup Amin usai menerima penghargaan tersebut.

Ia mengatakan, penghargaan tersebut untuk terus mendorong, memotivasi, dan memberi semangat kepada pimpinan daerah dalam meningkatkan, memajukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerahnya.

IIPG melaksanakan penilian melalui seluruh lembaga dan kementerian terkait, hingga menghimpun informasi di daerah. Indikator penilaiannya diantaranya tata kelola keuangan yang istimewa selama dua tahun terakhir (2017-2018), yang diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 dan 2018 dengan opini WTP dari BPK, serta menetapkan Perda APBD 2017 dan 2018 tepat waktu.

Selain itu, Kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut kasus korupsi (Compulsory). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 3 tahun terakhir (2016-2018), diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta ratio PAD terhadap APBD.

Daerah yang menjadi target penilaian juga harus memiliki IPM tinggi dari tahun 2016-2018, serta, pertumbuhan indeks pembangunan manusia periode 2016-2018.

Untuk penilaian tata kelola pemerintahan yang baik, IIPG mengukur rata-rata nilai evaluasi AKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2018 yang relatif tinggi serta memiliki nilai Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang baik.

Dalam penganugerahan itu terungkap penskoran dilakukan oleh profesor-profesor dari 12 perguruan tinggi, dan dilakukan tanpa diketahui daerah yang diteliti.

“Makanya tiba-tiba saja kita diundang menerima penghargaan oleh IIPG, tentu penghargaan ini sebuah pengakuan dari IIPG atas kinerja seluruh stakeholder di Pohuwato selang 3 tahun terakhir,” kata Amin Haras. # [KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar