JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai motor utama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka kemiskinan nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
“Pemerintah daerah menjadi subjek utama pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan dan komitmen kepala daerah,” tegasnya.
16.550 Desa dan Kelurahan Jadi Fokus
Muhaimin menjelaskan, melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pemda mendapat mandat menyelaraskan program dengan kebijakan nasional, memperbarui data secara berkala, serta memfokuskan intervensi pada 16.550 desa dan kelurahan dengan tingkat kerentanan tertinggi.
Gubernur berperan sebagai koordinator di tingkat provinsi untuk memastikan integrasi program kabupaten/kota dan melaporkan perkembangan setiap enam bulan kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, bupati dan wali kota menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan dengan menyusun program sesuai karakteristik wilayah dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Paradigma Baru: Dari Bansos ke Pemberdayaan
Menurut Muhaimin, Indonesia kini memasuki paradigma baru pembangunan kesejahteraan. Kebijakan tidak lagi semata berorientasi pada perlindungan sosial, tetapi bergerak menuju pemberdayaan masyarakat.
“Bantuan sosial hanyalah bantalan sementara. Jika ingin masyarakat naik kelas dan bermartabat, maka pemberdayaan adalah kuncinya,” ujarnya.
Ia menegaskan, hulu peningkatan kesejahteraan adalah penghapusan kemiskinan ekstrem, sementara hilirnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Empat Strategi Terintegrasi
Pemerintah pusat dan daerah akan menjalankan empat langkah utama:
- Memperkuat kebijakan berbasis data akurat
- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
- Meningkatkan pendapatan melalui lapangan kerja dan akses usaha
- Memperkuat ekosistem ekonomi melalui kolaborasi multipihak
Muhaimin mengajak seluruh kepala daerah memperkuat komitmen dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelas menengah.
