“Kajian ekonomi internasional memperkirakan beban ekonomi mental jauh lebih besar bila dihitung dengan metode komprehensif. Salah satu kajian menaksir nilai ekonomi beban mental mencapai 5 triliun dolar AS pada 2019,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes dr. Imran Pambudi di Jakarta, Selasa.
Dia menyebutkan, negara yang mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk layanan mental menunjukkan perbaikan akses dan penurunan beban jangka panjang. Investasi awal pada kesehatan jiwa adalah investasi produktivitas. Akan tetapi, katanya, perubahan tidak harus besar untuk bermakna.
Dia mencontohkan, sejumlah langkah praktis mulai dari memasukkan skrining psikososial dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), melatih manajer untuk mengenali tanda stres, memperluas jaminan sosial bagi pekerja informal, dan menerapkan kebijakan ramah keluarga, diharapkan dapat menurunkan risiko gangguan mental dan meningkatkan produktivitas.
Data global menunjukkan lebih dari 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental dan kerugian produktivitas mencapai 1 triliun dolar AS per tahun, sementara kajian ekonomi memperkirakan beban ekonomi mental mencapai 5 triliun dolar AS. Di Indonesia, survei nasional mencatat sekitar 6 persen kaum muda mengalami depresi.
“WHO melaporkan bahwa kondisi mental seperti depresi dan kecemasan meningkat lebih dari 25 persen pada tahun pertama pandemi, menambah beban pada tenaga kerja global,” katanya.
Di lapangan, bentuk kondisi kesehatan jiwa yang buruk tampak nyata. Dia mencontohkan, operator mesin yang depresi berat lebih rentan melakukan kesalahan pengoperasian, perawat yang burnout cenderung membuat kelalaian dalam pemberian obat, dan guru yang mengalami kecemasan kronis kehilangan kemampuan mengelola kelas sehingga berdampak pada anak didik.
“Di sisi ekstrem, bunuh diri di dunia menelan sekitar 727.000 nyawa pada tahun 2021, menegaskan konsekuensi paling tragis dari gangguan jiwa yang tidak tertangani,” katanya.
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Menurutnya, mereka memprediksi penurunan produktivitas, kenaikan biaya layanan kesehatan, dan beban sosial pada keluarga.
Ketika pekerja tidak sehat secara mental, kata dia, risiko kecelakaan meningkat, absensi membengkak, dan retensi tenaga kerja menurun. Semua berdampak pada daya saing perusahaan dan stabilitas ekonomi. WHO dan laporan dunia menegaskan perlunya scale up layanan mental untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
“Hari Buruh 2026 memberi kita kesempatan untuk meredefinisi perlindungan pekerja, bukan hanya keselamatan fisik dan upah layak, tetapi juga kesehatan jiwa sebagai fondasi kesejahteraan,” katanya.
Mengintegrasikan layanan mental ke dalam kebijakan ketenagakerjaan dan kesehatan publik bukan sekadar etis, namun juga pragmatis dan ekonomis. (ANT)
