JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan 841 kapal dengan total kapasitas sekitar 3,2 juta penumpang untuk mendukung layanan Angkutan Laut Lebaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat membuka Rapat Koordinasi Angkutan Laut Lebaran 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (4/3/26).
Menurut Dudy, pemerintah memastikan kesiapan armada kapal dan pelayanan pelabuhan agar perjalanan masyarakat selama periode mudik Lebaran berjalan lancar.
“Khusus operasional angkutan laut Lebaran, pemerintah telah menyiapkan 841 kapal dengan kapasitas sekitar 3,2 juta penumpang. Kami memastikan kesiapan armada dan layanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.
Ia menjelaskan, moda transportasi laut memiliki peran penting dalam melayani mobilitas masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, daerah terpencil, terluar, dan kawasan perbatasan.
Untuk memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan, Kementerian Perhubungan telah melakukan uji kelaiklautan terhadap berbagai jenis kapal, mulai dari kapal penumpang, kapal penyeberangan, kapal cepat, kapal tradisional hingga kapal wisata.
“Kita harus memastikan layanan angkutan laut selama Lebaran berlangsung aman, selamat, nyaman, tertib, dan lancar,” katanya.
Selain menyiapkan armada, pemerintah juga menghadirkan program tiket gratis bagi masyarakat dengan kuota lebih dari 66 ribu penumpang. Pendaftaran dibuka mulai 6 Maret 2026 dengan periode keberangkatan antara 11 Maret hingga 6 April 2026.
Pemerintah juga memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk seluruh trayek kapal Public Service Obligation (PSO) milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni kelas ekonomi. Program ini mencakup lebih dari 445 ribu tiket.
“Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu pemerataan arus mudik,” jelasnya.
Dudy kembali menegaskan bahwa aspek keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2026, mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama musim mudik dan arus balik.
“Tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama dan tidak dapat ditawar,” tegasnya.
Kementerian Perhubungan juga menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk melakukan langkah antisipatif, termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal, perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak kapal.
Selain itu, kesiapan fasilitas pelabuhan seperti terminal penumpang, ruang tunggu, layanan kesehatan, hingga sistem informasi perjalanan juga harus ditingkatkan agar mudah diakses masyarakat.
Kelancaran operasional kapal juga akan dijaga melalui pengaturan jadwal yang disiplin, penambahan kapasitas bila diperlukan, serta optimalisasi manajemen trafik kapal.
Menhub juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, operator pelayaran, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan layanan berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan agar pelayanan diberikan secara humanis dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak.
“Kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh integritas seluruh jajaran. Tanpa integritas, kerja teknis yang baik sekalipun bisa kehilangan maknanya,” kata Dudy.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
