Laporan : Yadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Maluku Utara melaksanakan rapat pembinaan dan koordinasi pelanggaran penataan ruang di Kota Ternate, Kamis (23/02/2023)
Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Saleh Basarah saat dikonfirmasi menjelaskan, pembinaan dan koordinasi ini merupakan rapat tahunan bagi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari 9 Kabupaten Kota.
“Jadi setiap tahun kita rapat membahas tahapan kegiatan untuk menertibkn tata ruang, makanya yang hadir ini PPNS minus Kabupaten Taliabu,” ucapnya usai dari rapat di Hotel Muara Ternate.
Bila berbicara PPNS yang pastinya ia berharap, tertibnya penataan tata ruang. Ketika aturan itu sudah menetapkan tata ruang. Misalnya bagaimana masyarakat tersebut bisa taat.
“Bentuk taatnya seperti apa, ya kalau ada yang melanggar aturan, maka PPNS yang bertugas untuk memeriksa,” sebut Saleh yang juga pernah menjabat Kasubag Umum dan Humas BPN Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB.
Ditambahkan, sejauh ini bila melihat Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR baru tiga daerah, Halmahera Selatan, Sofifi, dan Pulau Ternate. Sementara daerah lain belum lengkap RDTR-nya. #[KP]
