Laporan : Ifan S. Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas terkait, di ruang sidang Dewan Bone Bolango, Kamis (20/10/2022).
Anggota DPRD Bone Bolango Syamsu Botutihe mengatakan bahwa RDP tersebut membahas tentang recruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bone Bolango.
“Ada beberapa persoalan yang kita bahas di RDP ini. Salah satunya itu tentang recruitmen PPPK di Bone Bolango,” ujarnya.
Syamsu katakan bahwa untuk kuota PPPK di Bone Bolango itu ada sekitar 170. Dimana dari 170 itu dibagi untuk Dinas Kesehatan 50 kuota dan 120 untuk Dinas Pendidikan.
“Nah, di Diknas itu ada sekitar 217 orang yang akan memperebutkan kuota 100, karena yang 20 itu masuk dalam kategori prioritas, P1 untuk 13 orang dan P2 untuk 7 orang,” terang Syamsu.
Dirinya menginginkan agar saat perekrutan PPPK ini dilaksanakan secara maksimal. Agar nantinya tidak ada yang dirugikan.
Syamsu juga menyampaikan bahwa dalam proses perekrutan PPPK ini, tidak semua tenaga honorer masuk alokasi kuota tersebut.
“Ada juga yang bersifat teknis. Misalnya guru SD yang ijazahnya S1 Hukum, ini tidak bisa. Karena tidak sesuai formasi yang dibutuhkan,” tandasnya #[KP]
