SUMATERA BARAT(kabarpublik) — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menekankan, pertumbuhan ekonomi di Sumbar memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Gerakan berwakaf dan berzakat sudah tumbuh dan berkembang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumatera Barat selama ini dan didukung oleh potensi yang luar bisa mulai dari kuliner halal, fesyen halal, serta pariwisata halal yang dapat menggerakan ekonomi secara syariah.
Pernyataan tersebut disampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera Barat Tahun 2025 digelar pada Kamis (13/11/2025) di Auditorium Gubernuran Kota Padang.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan di Sumatera Barat. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat terkait kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yaitu Adat Basyandi Syarak, Syarak Basyandi Kitabullah menjadi pondasi dalam menjalankan Syariah agama Islam dan menuntun masyarakat Sumatera Barat pada aspek kehidupan dengan tata cara yang halal dalam memenuhi kaidah agama Islam.
“Ini menandakan Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan salah satu potensi strategis yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar,” kata Mahyeldi.
Sekitar 98 persen masyarakat Sumbar beragama Islam, dan memegang teguh falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah.
“Untuk memaksimalkan kontribusinya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana dan terintegrasi,” ujarnya.
Gerakan berwakaf dan berzakat sudah tumbuh dan berkembang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumatera Barat selama ini dan didukung oleh potensi yang luar bisa mulai dari kuliner halal, fesyen halal, serta pariwisata halal yang dapat menggerakan ekonomi secara syariah.
Pada Tanggal 15-16 November 2025, akan diaksanakan Konferensi Waqaf Internasional di Hotel Truntum Padang, yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumbar dengan Pondok Modern Darussalam Gontor yang bertujuan untuk melahirkan gagasan baru dan solusi konkrit dalam pengelolaan waqaf produktif.
Adanya Konferensi Waqaf ini akan membantu penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan dana sosial syariah.
“Untuk itu perlunya sinergi pengembangan ekonomi syariah di daerah memerlukan dukungan dan sinergi seluruh stakeholders terkait,” tegasnya.
Mahyeldi menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, menetapkan Muatan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Misi ke empat, yaitu Memperkuat Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
Potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar Tahun 2025–2029 terletak pada penguatan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perdagangan UMKM, green ekonomi dan potensi energi baru terbarukan yang selaras dengan prinsip syariah.
“Strateginya meningkatkan kualitas investasi, digitalisasi UMKM, revitalisasi infrastruktur dan memperkuat ekonomi di nagari di masa yang akan datang,” jelasnya.
Dalam sambutannya Gubernur minta upaya mengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Sumatera Barat, diharapkan semua Kabupaten dan Kota se Sumbar paling lambat awal Tahun 2026 telah membentuk kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kab/Kota yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah masing- masing.
“Karena nanti akan ada penilaian Adinata Syariah Tingkat Provinsi pada tahun 2026 nanti oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,” ulasnya.
“Dengan begitu kolaborasi dan sinergitas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumbar dapat menjadi Gerakan massif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Sumbar,” sambungnya.
Sebelumnya Kepala Biro Perekonomian Setda provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menjelaskan Rakor ini merupakan penguatan ekonomi dan keuangan syariah mendukung transformasi ekonomi dan transformasi sosial di daerah melalui hilirisasi industri halal dan penguatan rantai halal melalui UMKM di Sumbar.
“Rakor diharapkan dapat sikronisasi, sinergitas dan harmonisasi antara pusat dengan provinsi dan kabupaten kota dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Deti.
Rakor Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera Barat Tahun 2025 diikuti 115 peserta yang terdiri dari Bupati dan Walikota se Sumbar, KNEKS Sumbar, instansi vertikal, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Halal Madani, Halal Center, dan Satgas Halal.
Rakor sekaligus merumuskan upaya strategis dan rencana aksi kabupaten/ kota dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Akhir laporannya Deti mengharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semua dapat dilakukan komitmen dan konsisten atas rencana bersama yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. (nov)
[13/11, 19.53] Zee: Pemko-DPRD Sinergi Bahas APBD 2026, Wujudkan Tata Kelola yang Transparan dan Responsif
Payakumbuh — Pemko Payakumbuh menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama dengan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah, Rida Ananda, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (13/11/2025).
“Pandangan umum fraksi merupakan bentuk masukan dan kritik membangun yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi bagi kami. Kami berkomitmen untuk menindaklanjutinya demi perbaikan kinerja pemerintah daerah,” kata Sekda Rida.
Ia menambahkan, pemerintah daerah sepakat dengan DPRD bahwa arah pembangunan Payakumbuh harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan publik.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, yang menyoroti pelanggaran jam operasional kafe yang masih marak terjadi di sejumlah titik.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatan usaha kafe dibatasi hingga pukul 00.00 WIB.
“Masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi batas waktu. Satpol PP telah memberi teguran dan melakukan penertiban, tetapi sebagian kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi,” terangnya.
Ia menyebutkan, pemerintah akan memperkuat sosialisasi perda kepada masyarakat dan pengelola kafe, serta meningkatkan patroli rutin dan razia mendadak untuk menegakkan ketertiban umum.
Terkait usulan pemindahan Car Free Day (CFD) dari kawasan wisata Batang Agam ke Jalan Soekarno-Hatta, pemerintah berencana melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sebelum menetapkan lokasi baru agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku UMKM.
Sementara itu, menanggapi Fraksi NasDem, pemerintah akan menertibkan parkir liar yang marak di pasar dan pusat keramaian.
Dinas Perhubungan bersama Satpol PP dan kepolisian akan melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Rida juga menjelaskan bahwa sistem pemungutan retribusi daerah kini telah menggunakan perangkat digital Point of Sale (POS) yang terhubung dengan aplikasi e-retribusi.
Pada 2026, Pemko akan mengembangkan sistem terpadu bernama “SIM Pasar” atau Sistem Informasi Manajemen Pasar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemungutan retribusi.
“Kami mengakui masih ada pungutan liar di lapangan. Dengan penerapan sistem digital, kami berharap pengelolaan retribusi menjadi lebih tertib dan transparan,” ujarnya.
Dalam menanggapi Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Pemko Payakumbuh berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
Pemerintah berencana memangkas kegiatan yang bersifat seremonial dan mengalihkan anggaran ke program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Adapun kepada Fraksi Demokrat, pemerintah menjelaskan bahwa tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Payakumbuh telah mencapai 97,67 persen (Universal Health Coverage) dengan tingkat keaktifan 84 persen.
“Jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun kartunya tidak aktif, dapat dilakukan pengaktifan darurat melalui kuota yang tersedia. Pengusulan peserta baru juga terus dilakukan setiap bulan,” jelasnya.
Dalam menanggapi Fraksi PKS, Rida menyebutkan bahwa penutupan objek wisata Ngalau Indah disebabkan oleh sengketa lahan antarkaum adat sejak Januari 2024.
Pemerintah telah memfasilitasi mediasi melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV, namun belum mencapai kesepakatan.
Selain itu, Rida juga menyoroti permasalahan sosial seperti LGBT, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja yang masih menjadi perhatian. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam pengawasan anak-anak dan remaja.
“Melalui kegiatan karang taruna dan pelatihan seni tradisional, kami berupaya menekan perilaku negatif di kalangan remaja. Pemerintah juga terus memperkuat peran sosial masyarakat dalam pembinaan generasi muda,” katanya.
Menanggapi Fraksi PPP, Rida menyampaikan bahwa Pemko Payakumbuh telah mengajukan proposal pembangunan kembali Pasar Payakumbuh yang terbakar ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR.
Namun, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian status kepemilikan tanah yang melibatkan kaum adat setempat.
Pemerintah juga telah membangun 200 unit kios penampungan sementara menggunakan dana bantuan donasi dan BTT, yang ditargetkan rampung pada awal Desember 2025.
Selain itu, usulan Fraksi PPP terkait lelang kendaraan dinas yang kurang dimanfaatkan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menekan biaya operasional.
Kepada Fraksi PAN, pemerintah menyampaikan dukungan atas target pendapatan daerah yang dinilai realistis dan mencerminkan kemandirian fiskal.
Pemerintah berkomitmen memperkuat basis pajak dan retribusi melalui digitalisasi serta pengawasan yang ketat terhadap potensi PAD.
Di bidang pendidikan, program beasiswa untuk siswa kurang mampu tetap dialokasikan dalam APBD 2026.
Pemko juga bekerja sama dengan Baznas Kota Payakumbuh, Bank Nagari, dan pihak swasta untuk membantu siswa yang belum terakomodasi melalui program pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Payakumbuh yang terhambat dalam melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” tuturnya.
Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas pandangan dan masukan yang diberikan.
“Kami memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kemitraan sejajar, sinergi antara pemerintah dan DPRD harus terus diperkuat demi kemajuan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya. (MC)
