Laporan : Rijali (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
RAJA AMPAT [KP] – Ketua Komisi I DPRD Raja Ampat, Fahmi Macap mengatakan, memberikan rekomendasi kepada kepala daerah merupakan hal penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan akan datang.
“Kami dari Komisi I ada 20 kemitraan dari 18 OPD ditambah 2 lembaga ad hoc yaitu KPU dan Bawaslu, penyerapan anggaran dari setiap OPD yang digiring kurang lebih delapan hari itu seluruhnya dilakukan hearing”, jelas Fahmi, Senin (13/07/2020) kemarin.
Hal ini dilakukan karena memiliki data yang cukup terkait penyerapan anggaran dalam program masing-masing OPD.
“Tanggapan fraksi dan penyampaian jawaban eksekutif kemarin itu adalah bagian dari pada pelaporan apa yang kita lakukan selama delapan hari untuk memberi bobot LKPJ bupati tahun anggaran 2019”, ucapnya.
Menurutnya, selaku anak negeri mestinya ini poin penting yang harus di cermati apa yang dilakukan bupati tahun lalu untuk memberi bobotan hari ini.
“Dari 18 OPD kami dari komisi I memberikan penilaian khusus yang didalam penyampain poin-poin berbentuk rekomendasi, itu yang penting sebenarnya”, terang Fahmi.
Terkait beberapa anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang Walk Out di ruangan, menurut Ketua Komisi I itu sah-sah saja dalam dinamika baik organisasi maupun lembaga seperti legeslatif.
“Walk out itu hal yang bisa dan lumra, dan saya tidak begitu jauh untuk mengkritiki hal-hal seperti itu, bagi saya yang penting bagaimana memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar memperbaiki kinerja kedepan”, ujarnya.
Ia pun berharap, kinerja DPRD dalam bentuk pengawasan bisa berdampak baik, karena dengan rekomendasi itu merupakan perbaikan kinerja Pemda dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan demi mewujudkan Raja Ampat yang lebih baik.
“Jika sampai tujuh delapan hari tidak memberikan rekomendasi terus kita berbicarakan capaian sebagai anggota Dewan. Apa yang harus dilakukan untuk negeri ini jika terus berdebat sesuatu yang tidak substansial. Bagi saya rekomendasi itu substansial”, tuturnya.
Selain itu, terkait materi demonstrasi yang di gelar AMPERA belum lama ini, itu sebagai materi konsumsi internal komisi juga.
“Saya kan sudah sampaikan, waktu hearing komisi selama delapan hari, jika terdapat materi tambahan dari luar LKPJ itu kita bicarakan delapan hari itu”, terang FM sapaan Fahmi Macap.
Lanjut FM, jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) selama 22 hari, sudah molor empat hari. Mestinya ini yang harus diselesaikan pada waktu agenda hearing.
“Seluruh agenda dalam bentuk apapun baik itu LKPJ maupun demonstrasi silahkan bawa kesini (DPR) disaat hearing delapan hari itu. Kita tidak menutup kemungkinan bicara persoalan itu, tapi selesai LKPJ kita bicarakan poin-poin yang di sampaikan para demonstran itu”, pungkas FM.#[KP].
