Laporan : Adi / Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Bimtek tersebut difokuskan di Muara Mal Ternate.
Agenda ini dihadiri oleh 7 Kelompok Perhutanan Sosial dari 7 Kabupaten/Kota di Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, dan beberapa Kabupaten lain.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Isram Abduh mengatakan, Bimtek ini dilaksaksanakan untuk memberikan penguatan kelembagaan kepda KPS dari 7 Kabupaten Kota.
“KPS ini yang mengelola hutan lestari di dalam kawasan hutan yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar maupun di dalam kawasan hutan. Kalau dulunya itu masyarakat hanya pelengkap,” sebutnya, Selasa (22/10/2024).
Dikatakan, sekarang pemerintah memberikan akses kelola tersebut kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Kawasan hutan dulu itu kan masyarakat tidak bisa masuk, tapi sekarang pemerintah memberikan akses kelola.
Ia menyebut, untuk memanfaatkan hasil hutan yang ada di dalam seperti, Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan lain- lain. Dalam KPS ada tiga kelola, yaitu kelola usaha, kelola kawasan, dan kelola kelembagaan.
“Sebentar ini kami akan menyusun dokumen rencana kelola. Ini juga harus mereka tau, karena dokumen kelola ini kan berlaku selama 10 tahun. Harapan kami KPS yang ada ini mereka lebih survive, kemudian dia berlanjut sampai masa izin ini berlaku, dan bisa diperpanjang,” tutupnya.
