Laporan : Oksa Aditya (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
PEKALONGAN [KP] – Bantuan Covid19 yang dicanangkan pemerintah pusat kini satu persatu sudah mulai terealisasi di desa-desa diantaranya PKH, BPNT reguler, BPNT perluasan, Bantuan Sosial Tunai, JPS Kabupaten, JPS provinsi dan BLT DD. Tapi sayang, masih ada salah satu bantuan yang belum tersalurkan yaitu JPS dari Provinsi.
Agus Alamsyah selaku Kasi PMD Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sangat menyayangkan lambatnya bantuan tersebut. Sementara masyarakat di kecamatan Paninggaran sudah mulai resah untuk menunggu bantuan yang tak kunjung turun.
Kami sangat kesulitan untuk mengcover warga yang belum dapat bantuan, sehingga kami mencanangkan BLT DD untuk ditambah penerimanya. Untuk itu semua staf yang berada di kecamatan dan desa saat ini terus lembur, bahkan salah satu perangkat di kecamatan Paninggaran sudah ada yang meninggal dunia dikarenakan harus mengerjakan tugas untuk penanggulangan Covid 19,” terangnya, Kamis (04/06/2020).
“Kami sangat kecewa dengan data yang dikeluarkan pemerintah pusat atau Provinsi, pasalnya data bantuan tersebut data yang sudah lama atau data dari tahun 2015, bahkan ada orang yang sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai calon penerima bantuan. Harusnya Pemerintah pusat melakukan pendataan baru, sehingga kami dari aparatur desa dan kecamatan tidak bergantung BLT Dana Desa. Saya selaku kasi PMD Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dan juga sebagai anggota FPI sangat menyalahkan data dari Pemerintah Pusat dan Provinsi,” tegasnya.
Agus Alamsyah juga menegaskan biang kerok dari kericuhan program bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tak lain ialah Pemerintah Pusat dan Provinsi.
“Semua bantuan yang dicanangkan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi harus konfirmasi data dulu ke Kabupaten dan Dinsos. Untuk E-warung di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan bisa di tambah lagi agar warga yang mendapat bantuan bisa terjangkau untuk pengambilannya,” ungkap Agus Alamsyah.#[KP]






