JAKARTA (kabarpublik.id) – Ancaman krisis pangan global kembali menguat. Laporan World Food Programme (WFP) memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah dan tingginya harga energi berpotensi mendorong lonjakan kelaparan akut hingga 45 juta orang pada 2026.
Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi isu strategis yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial dunia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kemandirian pangan bagi setiap negara, termasuk Indonesia.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu, setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3/26).
Ia menjelaskan, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran, dan meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat Perang Rusia–Ukraina.
Menurutnya, negara yang bergantung pada impor pangan akan paling terdampak. Karena itu, Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri.
Di tengah tekanan global, Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan. Pemerintah menjalankan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian secara bersamaan.
Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks tanam. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
“Mandiri pangan adalah keharusan. Kita tingkatkan produktivitas sekaligus membuka lahan baru agar produksi naik signifikan,” tegas Amran.
Selain itu, pemerintah mendorong deregulasi dan modernisasi sektor pertanian. Sebanyak 13 peraturan presiden diterbitkan dan sekitar 500 regulasi internal dipangkas untuk mempercepat program pertanian.
Reformasi juga dilakukan pada distribusi pupuk dengan memangkas rantai birokrasi. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan distribusi menjadi lebih cepat serta tepat sasaran.
Modernisasi pertanian dinilai mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen serta menurunkan biaya produksi sampai 50 persen.
Hasilnya, kesejahteraan petani meningkat yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125. Selain itu, produksi beras nasional tercatat surplus sekitar 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya.
Cadangan beras pemerintah juga mencapai lebih dari 4 juta ton, memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah juga mengembangkan program optimalisasi lahan rawa di Kalimantan sebagai sumber produksi baru untuk jangka panjang.
“Stok kuat, produksi naik, dan cadangan aman. Ini menunjukkan kita berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan,” ujar Amran.
Ia menegaskan, krisis pangan global justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat sektor pertanian dan menjadi lumbung pangan dunia.
