News Update
Live Update Berita Terkini

Akibat Lonjakan BOR di RS Rujukan, Pengaruhi Status PPKM Daerah

Senin, 9 Agu 2021
Editor:
Walikota Gorontalo Marten Taha mengikuti rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual.
Walikota Gorontalo Marten Taha mengikuti rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual.
Dengarkan dgn suara Siap
24.2K pembaca

Laporan : Ifan S. Saluki
Editor : YR

GORONTALO [kabarpublik.id] – Kasus covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir ini mengalami lonjakan yang signifikan. Hal itu membuat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan juga meningkat drastis. Tak hanya itu, lonjakan kasus tersebut, juga turut mempengaruhi status PPKM di wilayah rumah sakit itu berada.

Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026

Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.

Dan persoalan ini menjadi salah satu topik utama pada rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual, Senin (09/08/2021).

Walikota Gorontalo Marten Taha yang juga merupakan Wakil Ketua Umum 1 Bidang Pemerintahan dan Otonom Apeksi Pusat, mengungkapkan kondisi ini sangat mempengaruhi kenaikan data kasus positif  berdasarkan BOR.

“Sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 yang di tunjuk oleh Kemenkes, tentu kami tidak hanya melayani pasien asal Kota Gorontalo. Yang jadi persoalan keterisian BOR, turut pengaruhi kenaikan status PPKM di Kota Gorontalo,” ungkap Marten Taha

Ia mengatakan, jika dihitung hanya sekitar 28 persen pasien Kota Gorontalo yang menjalani perawatan. Angka tersebut melonjak menjadi 86 persen berdasarkan BOR.

“Jika BOR jadi parameter, maka status level kita akan semakin naik. Padahal status PPKM Kota Gorontalo berada pada level 3 bahkan bisa turun pada level 2,” tutur Walikota

Tidak hanya di Kota Gorontalo, sejumlah Pemerintah Kota lainnya mengalami hal yang serupa. Seperti Kota Banjarmasin, Menurut Walikota Ibnu Sina, keterbatasan tenaga medis dan peralatan kesehatan juga kewalahan menyikapi lonjakan kasus tersebut.

“Karena ini menjadi persoalannya yang sama, maka perlu ada tindak lanjut rekomendasi usulan ke pusat,” ujarnya.

Realisasi vaksinasasi, penerapan PPKM juga turut di utarakan oleh para Walikota pengurus pusat APEKSI. Dan topik semakin meluas ketika para Ketua Komsariat Wilayah 1 sampai 6 APEKSI diberikan kesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi di daerah masing-masing.

Selain penangananan dihilir Walikota Marten juga memaparkan yang dilakukan pihaknya di hulu. Marten menekankan bahwa penanganan penyebaran covid -19, harus melibatkan semua pihak termasuk tingkat RT, RW dan kelurahan.

“Di Kota Gorontalo upaya pencegahan bukan hanya bertumpu pada Puskesmas, akan tetapi melibatkan RT, RW untuk mengintensifkan testing, tracing dan treatment,” ungkapnya.

Demikian juga percepatan vaksinasi, Pemerintah Kota Gorontalo bekerjasama dgn TNI/Polri, Perguruan Tinggi serta para relawan agar mendorong masyarakat untuk divaksin.

“Dan Alhamdulillah capaian vaksinasi di Kota Gorontalo sudah 50 persen lebih. Terget kita akhir tahun bisa terealisasi semuanya,” kata Marten Taha. #[KP]

No More Posts Available.

No more pages to load.