GRESIK (kabarpublik.id) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memulai kunjungan kerja di Jawa Timur dengan meresmikan kawasan hasil penataan permukiman kumuh di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.
Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan program penataan kawasan permukiman merupakan langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui penyediaan lingkungan yang lebih baik.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan layak, sekaligus menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Herzaky di Gresik, Sabtu (1/8).
Menurutnya, penataan kawasan permukiman menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Herzaky menjelaskan kunjungan kerja AHY di Jawa Timur pada 1-2 Agustus 2026 bertujuan memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Program penataan kawasan di Desa Campurejo merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT).
Kawasan seluas 8,97 hektare yang mencakup 246 unit rumah tersebut ditata melalui pembangunan dan peningkatan kualitas hunian, jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, sanitasi, hingga sistem pengelolaan sampah terpadu.
Selain meresmikan kawasan tersebut, AHY dijadwalkan menghadiri Surabaya Marathon pada Minggu (2/8) dan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Cholil di Kabupaten Bangkalan.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kalangan pesantren guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
