Laporan : Achmad Ariesmen Herosy (JMSI), Editor : Jumadi/ Mahmud
BANDUNG [KP] – Sebanyak 200 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di 27 Kabupaten Kota se Jawa Barat mendapat order dari Pemerintah Provinsi untuk memproduksi 2 Juta masker kain. Alat Pelindung Diri (APD) itu nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar Kusmana Hartadji mengatakan pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat menurun tak pelak roda produksi UMKM terhambat di beberapa sektor, seperti kuliner, ekonomi kreatif (ekraf), dan jasa, bahkan terhenti. Hal itu berdampak pada penghasilan UMKM.
“Pemprov Jabar menyerap produk-produk masker kain dari UMKM, supaya mereka kembali bergerak. Kita fasilitasi mereka untuk membuat masker kain yang akan kita distribusikan kepada masyarakat. Setiap UMKM ditargetkan untuk memproduksi sekitar 10.000 masker kain,” katanya, di Bandung, Sabtu (6/6/2020).
Tutus, panggilan karib dari Kusmana Hartadji menjelaskan, langkah pertama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar adalah menginventariasi UMKM yang memproduksi APD. Hasilnya, ada sekitar 800 UMKM di Jabar membuatnya, mulai dari masker, sarung tangan, dan baju hazmat.
“Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi UMKM, seperti izin usaha. Kami menemukan beberapa kendala, seperti UMKM yang kekurangan modal, di awal produksi atau tengah produksi. Kami bayar sebagian (dari total) lebih dulu, supaya mereka dapat bergerak,” ucapnya.
Tutus menyatakan, pemanfaatan platform digital dilakukan Dinas KUK Jabar, supaya UMKM dapat menjangkau pasar yang luas. Saat ini, kata ia, sudah ada 20 persen dari 4,6 juta UMKM di Jabar telah mengakses platform digital dalam melakukan transaksi.
Selain dapat memperluas pasar UMKM di Jabar, platform digital mampu mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Sebab, transaksi jual-beli tidak dilakukan secara tatap muka. Meski begitu, menurut Tutus, ada beberapa UMKM terkendala koneksi internet.
“Banyak UMKM yang memanfaatkan penjualan secara digital, seperti sosial media. Peningkatan penghasilan menyentuh 20-30 persen setelah UMKM tersebut memanfaatkan platform digital,” katanya.
Tutus mengatakan, guna menggerakkan kembali UMKM, pemerintah pusat merelaksasi restrukturisasi kredit, seperti penundaan cicilan dan subsidi pembayaran bunga kredit.
“Perbankan yang berada dinaungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni bank bjb, pun sudah melakukan relaksasi tersebut. Kami juga sedang merintis badan layanan umum atau UPTD untuk menyalurkan dana bergulir untuk UMKM terdampak COVID-19 akan kembali berproduksi,” pungkasnya.#[KP]
