MAKASSAR (kabarpublik.id) – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, mendorong pembentukan rumah gizi dan dapur Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) di seluruh 153 kelurahan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pencegahan dan penanganan stunting serta meningkatkan kualitas gizi ibu hamil dan balita.
Melinda menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Penanganan Masalah Gizi di Puskesmas Maccini Sombala, Makassar, Senin (2/11/2026).
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Ia menegaskan, pendampingan terhadap balita dan ibu hamil yang mengalami masalah gizi harus dilakukan secara berkelanjutan. Capaian program yang telah berjalan perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan agar seluruh sasaran memperoleh penanganan yang optimal.
“Anak-anak dan ibu hamil yang masih membutuhkan perhatian harus terus didampingi. Hasil yang sudah dicapai patut diapresiasi, tetapi jangan sampai kita berhenti di situ,” kata Melinda.
Berdasarkan pendataan di Kecamatan Tamalate, terdapat sekitar 15 balita dan dua ibu hamil yang menjadi sasaran intervensi gizi.
Hasil pendampingan selama 90 hari menunjukkan rata-rata berat badan balita meningkat sekitar satu kilogram. Namun, masih terdapat dua balita dengan kenaikan berat badan yang belum stabil serta satu ibu hamil yang kondisinya belum mencapai ambang batas normal.
Menurut Melinda, kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi gizi tidak cukup dilakukan dalam jangka pendek. Diperlukan pemantauan rutin dan pendampingan khusus bagi kelompok yang masih berisiko mengalami kekurangan gizi.
Karena itu, keberadaan rumah gizi di setiap kelurahan diharapkan dapat memperkuat pelayanan dan mempermudah pemantauan kondisi kesehatan ibu dan anak.
Selain penguatan layanan, Melinda menyoroti pentingnya pembaruan data sasaran melalui program Wargata’ Sariwisma. Pendataan yang akurat diperlukan agar bantuan dan intervensi gizi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia menjelaskan, mobilitas penduduk menjadi salah satu kendala dalam memperbarui data ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK) serta balita yang berisiko mengalami masalah gizi.
Melinda juga mengajak pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memperluas program intervensi gizi. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan anggaran PKK yang saat ini baru menjangkau satu kelurahan.
Ia berharap setiap kelurahan mampu mengembangkan rumah gizi dan dapur B2SA secara mandiri dengan memanfaatkan potensi pangan lokal. Sumber pangan tersebut dapat berasal dari kegiatan pertanian perkotaan atau urban farming, seperti telur, sayuran, dan ikan.
Selain memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi, Melinda mengingatkan agar pemberian makanan tambahan memperhatikan kandungan nutrisi dan kebutuhan berdasarkan kelompok usia anak.
“Jangan sampai kita hanya memberikan bantuan makanan tanpa memperhatikan kebutuhan gizinya. Menu untuk setiap kelompok umur tentu berbeda, sehingga harus dikoordinasikan dengan ahli gizi,” ujarnya.
Melalui penguatan pendataan, pendampingan keluarga, serta penyediaan pangan bergizi berbasis kelurahan, TP PKK Kota Makassar berharap upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
