JAKARTA (kabarpublik.id) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, mendukung penuh langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam menindak tegas aksi begal dan kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat.
Menurut Sarmuji, aparat penegak hukum harus menunjukkan kehadiran negara melalui tindakan cepat, terukur, dan tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal berkembang.
Ia menegaskan aksi begal dan premanisme tidak bisa dianggap sebagai tindak kriminal biasa karena berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hingga dini hari.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga ikut terganggu,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sarmuji meminta kepolisian meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di sejumlah titik rawan kejahatan, seperti jalur sepi, kawasan pinggiran kota, akses industri, hingga jalan penghubung antardaerah.
Menurut dia, langkah pencegahan harus diperkuat agar masyarakat merasa terlindungi dan tidak menunggu korban jatuh terlebih dahulu sebelum penanganan dilakukan.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.
Ia juga menyoroti dampak kriminalitas jalanan terhadap pelaku usaha kecil dan pekerja malam, seperti pedagang, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM.
Sarmuji menilai maraknya aksi begal dan premanisme membuat banyak warga merasa takut bekerja pada malam hari sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat kecil.
“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” katanya.
Ia meminta aparat tidak hanya fokus menangani kasus yang viral di media sosial, tetapi juga memperkuat langkah preventif dan pemetaan kelompok kriminal yang meresahkan warga.
Selain penindakan hukum, Sarmuji menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan wilayah perkotaan dan daerah penyangga yang belakangan mengalami peningkatan kriminalitas jalanan.
Menurutnya, penguatan keamanan publik harus didukung teknologi pengawasan seperti CCTV, penerangan jalan, dan koordinasi aktif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu serius memperbaiki fasilitas keamanan publik,” ujarnya.
Sarmuji juga meminta aparat menindak tegas jaringan penadah hasil kejahatan yang dinilai menjadi bagian dari rantai kriminalitas jalanan.
Ia berharap penegakan hukum terhadap pelaku begal dan premanisme dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat.
